Jakarta, Faktaplus.Id – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal H. Prabowo Subianto yang memaparkan berbagai pencapaian pemerintah sepanjang tahun 2026 sekaligus rencana program kerja yang akan dilaksanakan pada 2027 mendatang.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menyampaikan bahwa pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tahun ini menunjukkan sejumlah capaian konkret pemerintah yang dinilai faktual dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Ismail, penyampaian Presiden memberikan gambaran mengenai arah pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada perencanaan, tetapi juga menampilkan hasil dari berbagai program yang telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pidato kenegaraan tahun ini membedakan secara nyata dibanding tahun sebelumnya. Presiden tidak hanya menyampaikan wacana, tetapi memaparkan capaian yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ismail. Sabtu, (15/8/24).
Ia menilai, sejumlah program yang disampaikan Presiden menjadi indikator penting bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, termasuk kelompok masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar Indonesia.
Salah satu hal yang mendapat perhatian DPN LKPHI adalah keberhasilan program Sekolah Rakyat (SR) yang dinilai membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar dan membutuhkan perhatian khusus dari negara.
Selain sektor pendidikan, Ismail juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi nasional melalui implementasi B50. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya nasional.
DPN LKPHI juga menyoroti komitmen pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal. Ismail menilai, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal harus dilakukan secara konsisten karena tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Komitmen terhadap penindakan tambang ilegal harus terus dikawal dan dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu. Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ismail menambahkan bahwa DPN LKPHI memandang pidato kenegaraan Presiden sebagai momentum untuk memperkuat optimisme sekaligus meningkatkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, capaian yang telah disampaikan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi yang konsisten di lapangan. Sementara itu, berbagai program yang direncanakan untuk tahun 2027 diharapkan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, ketahanan energi, pendidikan, serta penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa DPN LKPHI akan terus mengambil bagian dalam memberikan masukan, mengkaji serta melakukan pengawasan dari perspektif hukum dan kepentingan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Harapan kami, program-program tahun 2027 dapat berjalan semakin baik, memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat, dan memastikan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta kepentingan rakyat,” pungkas Ismail.
