Ismail Marasabessy (Direktur Eksekutif DPN LKPHI).
Faktaplus.id – Reformasi Polri merupakan langkah krusial dalam memperkuat fondasi keamanan nasional Indonesia. Sejak Polri berpisah dari TNI dua dekade lalu, harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai lembaga sipil yang profesional, akuntabel, dan dekat dengan rakyat semakin menguat. Namun berbagai dinamika mutakhir menunjukkan bahwa reformasi tersebut masih jauh dari tuntas. Tantangan struktural, persoalan integritas, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor yang menghambat Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban yang modern.
Dalam beberapa tahun terakhir, potret kondisi internal Polri kembali menjadi sorotan. Riset terbaru Setara Institute mencatat lebih dari seratus persoalan aktual di tubuh kepolisian yang berkaitan dengan profesionalisme personel, tata kelola kelembagaan, serta hubungan Polri dengan warga. Lembaga pengawas seperti Kompolnas juga dinilai belum memiliki daya tekan yang memadai untuk melakukan pengawasan aktif terhadap proses kerja kepolisian. Di sisi lain, perdebatan mengenai revisi UU No. 2/2002 tentang Polri semakin menguat, terutama untuk menegaskan kembali batas-batas kewenangan Polri sebagai institusi sipil. Banyak pihak menilai revisi regulasi tersebut sudah tidak bisa ditunda karena perkembangan ancaman keamanan, teknologi, dan dinamika sosial berubah dengan sangat cepat.
Dorongan reformasi juga muncul dari aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Melalui Musrenbang Polri 2025, pemerintah menegaskan bahwa transformasi Polri harus mencakup pembaruan lembaga, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kompetensi personel, serta pemutakhiran teknologi. Polri didorong agar lebih adaptif terhadap tantangan modern seperti kejahatan digital, kejahatan lintas negara, dan ancaman ekstremisme yang semakin kompleks. Akan tetapi, transformasi teknis tidak akan berjalan efektif tanpa perubahan budaya organisasi yang secara konsisten menempatkan integritas dan etika sebagai prioritas utama.
Dalam dinamika terbaru, kekhawatiran publik terhadap intervensi politik dan bisnis dalam proses penegakan hukum juga menjadi catatan penting. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengingatkan bahwa reformasi Polri akan gagal total jika tidak dibarengi dengan komitmen tegas untuk menjaga independensi institusi kepolisian. Transparansi dalam bekerja, terutama oleh Komite Percepatan Reformasi Polri, menjadi tuntutan yang harus dijalankan secara serius. Publik berhak mengetahui arah, capaian, dan kendala reformasi agar proses ini tidak berubah menjadi sekadar kosmetik atau “window dressing.”
Keberhasilan reformasi Polri memiliki dampak langsung terhadap masa depan keamanan nasional. Ketika masyarakat percaya bahwa Polri bekerja profesional, maka legitimasi negara akan meningkat dan potensi ketegangan sosial dapat diredam. Polisi yang profesional juga akan mampu merespons ancaman keamanan dengan lebih cepat dan tepat, baik dalam menghadapi kejahatan konvensional maupun kejahatan digital yang terus berkembang. Di sisi lain, upaya pencegahan terhadap intervensi politik dan ekonomi akan memperkuat netralitas Polri, sehingga institusi ini dapat menjadi benteng stabilitas di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks.
Reformasi Polri juga berkaitan erat dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Negara tidak mungkin mencapai stabilitas ekonomi, kemajuan teknologi, dan ketahanan sosial tanpa institusi kepolisian yang kuat, modern, dan dipercaya publik. Polri harus menjadi motor penggerak keamanan yang humanis, adaptif, dan berbasis data. Kolaborasi dengan TNI, lembaga peradilan, badan siber, dan institusi penegak hukum lain sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman multidimensional yang tidak lagi bisa ditangani secara sektoral.
Pada akhirnya, reformasi Polri harus menjadi komitmen nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Proses ini tidak boleh terjebak dalam kompromi politik jangka pendek, melainkan harus dipandu oleh visi besar membangun keamanan nasional yang berkeadilan. Sebagai Direktur Eksekutif DPN LKPHI, saya memandang bahwa masa depan keamanan nasional Indonesia sangat ditentukan oleh seberapa serius kita memperbaiki institusi kepolisian hari ini. Reformasi Polri bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi bagian dari perjuangan memperkuat demokrasi, menegakkan hukum, dan memastikan negara hadir untuk seluruh warganya. Jika reformasi dijalankan dengan konsisten, transparan, dan partisipatif, Polri dapat menjadi pilar utama yang menopang Indonesia menuju masa depan yang lebih aman, stabil, dan bermartabat.
