Jakarta, 8 Juni 2026, FAKTAPLUS.ID, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi atas komitmen Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., yang memberikan dukungan penuh terhadap program 150 ribu beasiswa S1 bagi guru sekaligus mendorong adanya penambahan kuota beasiswa dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kemampuan anggaran negara.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan PB HMI, M Nur Latuconsina, menilai pernyataan tersebut mencerminkan keberpihakan yang kuat terhadap penguatan kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kapasitas akademik tenaga pendidik. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
Dukungan terhadap program 150 ribu beasiswa S1 guru serta usulan penambahan kuota menunjukkan adanya kesadaran bahwa kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik. Karena itu, kebijakan afirmatif di bidang pendidikan harus terus diperkuat sebagai bagian dari investasi konstitusional negara dalam pembangunan manusia Indonesia,” ujar M Nur Latuconsina.
PB HMI berpandangan bahwa penguatan akses pendidikan bagi guru merupakan langkah yang selaras dengan amanat Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menempatkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik guru sebagai bagian penting dalam pembangunan pendidikan nasional.
Secara akademik, Kabid Ketenagakerjaan PB HMI menilai bahwa peningkatan jumlah guru yang memiliki kualifikasi sarjana akan berdampak signifikan terhadap kualitas proses pembelajaran, penguatan kapasitas pedagogik, serta peningkatan daya saing pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, perluasan kuota beasiswa tidak semata-mata dipandang sebagai program bantuan pendidikan, melainkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia unggul.
Lebih lanjut, Kabid Ketenagakerjaan PB HMI mendorong agar program beasiswa guru dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan akses, terutama bagi guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut organisasi tersebut, pemerataan kesempatan pendidikan bagi tenaga pendidik merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan di Indonesia.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan bangsa. Karena itu, DPN PERMAHI mendukung penuh setiap upaya yang bertujuan memperluas akses beasiswa dan meningkatkan kualitas guru sebagai aktor utama pembangunan sumber daya manusia. Sikap yang ditunjukkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional,” tegas M Nur Latuconsina.
Kabid Ketenagakerjaan PB HMI berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI terus diperkuat untuk memastikan program peningkatan kualifikasi akademik guru dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sehingga cita-cita mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan dapat tercapai dalam kerangka pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
