Tangerang, 2 Oktober 2026 — Perubahan sosial bukan sekadar pergeseran kebiasaan masyarakat. Ia adalah proses yang terus bergerak, memengaruhi cara manusia berinteraksi, berpolitik, memperoleh pendidikan, hingga menjalankan aktivitas ekonomi.
Persoalan itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pematerian Latihan Kader II (LK II) HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara di Kabupaten Tangerang, Jumat, 2 Oktober 2026. Materi bertajuk “Teori Perubahan Sosial: Perubahan Sosial Masyarakat terhadap Dinamika Sosial, Politik, dan Ekonomi” disampaikan oleh Assoc. Prof. Dr. H. Ujang Komarudin, M.Si., Founder Literasi Politik Indonesia (LPI).
Ujang mengajak peserta tidak melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Perubahan dalam masyarakat selalu berkaitan dengan perkembangan politik, ekonomi, teknologi, pendidikan, serta pola relasi antarindividu dan kelompok.
Dalam pematerian, konsep dan teori perubahan sosial dibahas bersama faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan serta karakteristiknya. Masyarakat, menurut perspektif tersebut, tidak pernah benar-benar berada dalam kondisi statis. Struktur sosial, nilai, norma, pola interaksi, dan cara masyarakat merespons persoalan terus mengalami penyesuaian.
Perubahan itu kini berlangsung semakin cepat karena perkembangan teknologi digital.
Media sosial menjadi salah satu contoh paling nyata. Ruang publik yang sebelumnya didominasi pertemuan fisik, organisasi formal, media massa, dan forum politik konvensional kini bergeser ke ruang digital. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, membangun opini, menggalang dukungan, bahkan memengaruhi kebijakan melalui platform digital.
Namun, perubahan pola partisipasi tersebut juga membawa persoalan baru. Kecepatan informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengetahuan. Arus informasi yang begitu deras dapat memperluas partisipasi publik, tetapi sekaligus membuka ruang bagi disinformasi, polarisasi, dan pembentukan opini tanpa basis data yang memadai.
Digitalisasi juga mengubah berbagai sektor kehidupan. Pendidikan beradaptasi dengan teknologi pembelajaran dan ruang kelas digital. Pelayanan publik mulai bergeser menuju sistem berbasis elektronik. Transaksi ekonomi semakin bergantung pada platform digital, sementara dunia kerja menghadapi perubahan akibat otomatisasi dan perkembangan teknologi.
Karena itu, perubahan sosial tidak cukup hanya dipahami sebagai kemajuan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu beradaptasi, sekaligus memastikan perubahan tersebut tidak menciptakan kesenjangan baru.
Dalam konteks kaderisasi HMI, kemampuan membaca perubahan sosial menjadi penting. Kader tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat.
Perubahan sosial harus dibaca secara kritis: siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal, bagaimana kekuasaan bekerja, dan ke mana arah perubahan tersebut membawa masyarakat.
Pematerian itu pada akhirnya menempatkan kader HMI bukan sekadar sebagai penonton perubahan. Mereka didorong menjadi kelompok intelektual yang mampu memahami dinamika zaman, menguji perubahan secara kritis, dan merumuskan respons yang relevan terhadap persoalan sosial, politik, dan ekonomi.
Di tengah masyarakat yang bergerak semakin cepat, kemampuan membaca perubahan menjadi modal penting. Sebab, mereka yang gagal memahami perubahan sosial berisiko hanya menjadi objek dari perubahan yang dibuat oleh orang lain.
