FAKTAPLUS.ID,OPINI—Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah daerah, publik Maluku Tenggara justru disuguhi pemandangan yang sulit dicerna akal sehat: iring-iringan pejabat daerah bertolak ke Jakarta, menghadiri roadshow, koordinasi, dan workshop di hotel-hotel berbintang.
Efisiensi, yang seharusnya menjadi prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, tampak berubah menjadi slogan yang fleksibel—keras ke bawah, lunak ke atas.
Kontradiksi ini bukan sekadar soal persepsi. Ia menyentuh inti dari kepercayaan publik.
Jejak Anggaran: Antara Klaim dan Realitas
Dalam setiap dokumen APBD, belanja perjalanan dinas selalu hadir sebagai pos yang signifikan. Ia sering dibungkus dengan istilah koordinasi, konsultasi, atau peningkatan kapasitas. Secara administratif sah. Secara moral, belum tentu.
Masalahnya bukan pada keberadaan anggaran itu, melainkan pada hasil yang dihasilkan.
Berapa banyak dari perjalanan tersebut yang benar-benar berujung pada tambahan anggaran pusat?
Berapa program konkret yang lahir dari workshop di Jakarta?
Dan lebih penting lagi: apakah dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di Kei?
Tanpa indikator yang jelas, perjalanan dinas berisiko menjadi ritual birokrasi—diulang setiap tahun, dilaporkan secara administratif, tetapi miskin dampak substantif.
Dalam konteks ini, efisiensi seharusnya tidak dimaknai sebagai pemangkasan semata, melainkan sebagai penajaman prioritas. Jika sebuah kegiatan tidak bisa dibuktikan output-nya, maka ia bukan prioritas—ia pemborosan yang dilegalkan.
Paradoks Digital: Ketika Teknologi Diabaikan
Kita hidup di era ketika rapat lintas benua bisa dilakukan dalam hitungan detik. Kementerian membuka kanal komunikasi digital, konsultasi daring menjadi hal lumrah, bahkan proses perencanaan pembangunan telah terdigitalisasi.
Namun ironisnya, pola lama tetap dipertahankan: datang langsung ke Jakarta.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah semua agenda tersebut benar-benar membutuhkan kehadiran fisik?
Ataukah ini sekadar kebiasaan birokrasi yang enggan berubah?
Jika teknologi bisa memangkas biaya tanpa mengurangi substansi, maka mempertahankan cara lama justru bertentangan dengan semangat efisiensi itu sendiri.
Di titik ini, efisiensi bukan lagi soal kemampuan fiskal, tetapi soal kemauan untuk berubah.
Dari Workshop ke Wisata Birokrasi
Publik tidak naif. Mereka belajar dari pola.
Setiap tahun, narasi tentang workshop, bimtek, dan koordinasi terus berulang. Namun hasilnya jarang dipublikasikan secara terbuka. Tidak ada laporan kinerja yang menjelaskan hubungan langsung antara perjalanan dinas dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yang terlihat justru sebaliknya:
foto-foto kegiatan, daftar hadir, dan laporan perjalanan yang rapi di atas kertas.
Di sinilah skeptisisme publik menemukan pijakannya.
Tanpa transparansi hasil, kegiatan tersebut mudah dibaca sebagai wisata birokrasi yang dilegalkan oleh anggaran. Sebuah praktik yang mungkin sah secara aturan, tetapi problematik secara etika.
Dan ketika itu terjadi, jarak antara pemerintah dan rakyat tidak hanya melebar secara geografis, tetapi juga secara psikologis.
Rakyat yang Menanggung, Pejabat yang Menjalani
Di Kepulauan Kei, realitasnya berbeda jauh.
Masyarakat masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur, akses ekonomi yang tidak merata, dan biaya hidup yang terus menekan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan penghematan memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Ketika rakyat diminta berhemat, mereka benar-benar berhemat.
Namun ketika pejabat tetap menjalankan pola kerja yang boros biaya, pesan yang sampai ke publik menjadi kabur: efisiensi ternyata tidak berlaku untuk semua.
Di sinilah letak luka sosial itu. Bukan hanya soal uang, tetapi soal rasa keadilan.
Akuntabilitas yang Ditunggu, Bukan Narasi yang Diulang
Pemerintah daerah memiliki satu jalan untuk menjawab semua ini: transparansi.
Setiap perjalanan dinas harus bisa diuji secara publik:
Apa tujuannya?
Berapa biayanya?
Apa hasil konkretnya?
Apa dampaknya bagi masyarakat?
Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi jargon administratif—dipakai untuk membenarkan kebijakan, bukan untuk memperbaiki tata kelola.
Lebih dari itu, pemimpin daerah harus memberi contoh. Efisiensi yang tidak dimulai dari atas hanya akan melahirkan sinisme di bawah.
Menyalakan Terang di Tempat yang Tepat
Jakarta tidak salah. Ia memang pusat kekuasaan dan sumber kebijakan. Namun menjadikan Jakarta sebagai orientasi utama, sambil mengabaikan realitas daerah, adalah kesalahan yang berulang.
Pembangunan tidak lahir dari perjalanan dinas, tetapi dari keberpihakan yang konsisten.
Jika lampu-lampu Jakarta terus menyala terang dari anggaran daerah, sementara rakyat di Nuhu Evav masih bergelut dengan keterbatasan, maka yang terjadi bukan pembangunan—melainkan ironi yang dipelihara.
Dan ironi, jika dibiarkan terlalu lama, akan berubah menjadi ketidakpercayaan.
Oleh Ardo Rahawarin, Penulis adalah Tokoh Muda Indonesia Timur, Fungsionaris DPN PERMAHI, aktif diberbagi Issue-issue Hukum dan Sosial.
