Jakarta, Faktaplus.Id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas nasional kini menghadapi sorotan tajam. Sejumlah kalangan menilai implementasi program tersebut di lapangan jauh dari harapan, baik dari sisi tata kelola, efektivitas distribusi, hingga penggunaan anggaran.
Kritik paling keras diarahkan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak mampu mengelola program secara optimal. Sejumlah laporan dan temuan di lapangan mengindikasikan adanya berbagai persoalan, mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga dugaan penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan pengalokasian anggaran MBG untuk pengadaan motor listrik. Kebijakan tersebut menuai pertanyaan publik karena dianggap tidak memiliki korelasi langsung dengan tujuan utama program, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) Ismail Marasabessy, secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap kondisi ini. Ia menilai bahwa arah kebijakan yang diambil menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan internal.
“Jika benar anggaran yang seharusnya untuk pemenuhan gizi dialihkan ke pengadaan yang tidak relevan, maka ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut akuntabilitas publik,” ujarnya. Jum’at, (17/26).
Lebih lanjut, pihaknya menilai bahwa kondisi tersebut mencerminkan ketidakmampuan dalam memimpin program strategis nasional yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, mereka mendesak Presiden untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala BGN, bila perlu di ganti agar tidak mencoreng nama baik Presiden di mata masyarakat.
Desakan juga mengarah pada aparat penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan awal atas dugaan penyalahgunaan anggaran MBG. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum atau hanya kesalahan administratif dalam pengelolaan program.
Selain Polri dan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga didorong untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran MBG secara menyeluruh. Audit tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai apakah terdapat penyimpangan dalam perencanaan maupun realisasi anggaran.
Ismail menilai bahwa, polemik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyangkut masa depan generasi muda, sehingga setiap indikasi ketidakefisienan atau penyimpangan harus ditangani secara transparan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah keterbukaan data. Pemerintah harus menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran, prioritas belanja, dan mekanisme pengawasan,” tegasnya.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak BGN belum memberikan penjelasan resmi terkait berbagai tudingan yang beredar. Ketiadaan klarifikasi ini justru memperkuat spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah pihak mengingatkan bahwa tanpa penanganan cepat dan transparan, polemik ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program MBG. Padahal, keberhasilan program ini sangat bergantung pada legitimasi dan dukungan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, tanpa tata kelola yang baik, program ambisius ini berisiko tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Situasi ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Evaluasi, audit, dan jika diperlukan penegakan hukum menjadi langkah krusial untuk menjaga integritas program tersebut.
