
Oleh: Imran Wally Rahakbauw SH—Badko HMI Maluku
FAKTAPLUS.ID—Islam, sebagai ajaran yang menempatkan tauhid sebagai puncak gerak sejarah peradaban manusia, tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Tauhid bukan semata pengakuan teologis atas keesaan Tuhan, melainkan prinsip pembebasan yang meniscayakan keberpihakan kepada kaum mustadh‘afin. Dalam konteks ini, Islam sejak awal hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang menentang ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi manusia atas manusia.
Berbicara tentang Islam tidak dapat dilepaskan dari Al-Qur’an sebagai firman Tuhan yang diturunkan untuk membongkar struktur sosial-ekonomi yang timpang. Al-Qur’an hadir untuk membebaskan manusia baik secara individu maupun kolektif dari belenggu penindasan, dengan semangat keadilan sosial (social justice), persaudaraan universal, dan prinsip kesetaraan manusia. Dengan demikian, Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan proyek peradaban yang bersifat emansipatoris.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai organisasi Islam dan organisasi perjuangan, menempatkan Islam sebagai neraca kebenaran yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Dalam perjalanan sejarahnya, HMI lahir bukan untuk menjadi alat kekuasaan, melainkan sebagai kekuatan moral yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan secara berimbang. Namun, dalam dinamika sosial-politik, tidak dapat dipungkiri bahwa HMI kerap diseret ke dalam pusaran kepentingan politik praktis. Masalahnya bukan pada HMI sebagai organisasi, melainkan pada sebagian kader yang menggadaikan nilai kemanusiaan dan idealisme perjuangan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Sebagai fondasi ideologis gerakan, HMI memiliki Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang menjadi panduan etik dan intelektual kader. Dalam kerangka teologi pembebasan, NDP menempatkan HMI pada posisi keberpihakan terhadap kebenaran (hanîf), keadilan, dan pembelaan terhadap mereka yang tertindas. NDP bukan sekadar dokumen ideologis, melainkan kompas moral untuk membaca realitas dan melakukan transformasi sosial.
Pemikiran teologi pembebasan dalam Islam menemukan relevansinya melalui tokoh-tokoh seperti Asghar Ali Engineer. Ia menegaskan bahwa teks-teks Islam mengandung spirit revolusioner yang mendorong perubahan sosial secara radikal, bukan justru mempertahankan status quo yang melindungi kepentingan kaum kaya dan penguasa. Substansi dari teologi pembebasan Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan termasuk perbudakan struktural dan perbudakan diri sendiri serta mewujudkan tujuan utama agama: keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.
Teologi pembebasan tidak berhenti pada tataran konsep abstrak. Ia berpijak pada realitas sosial, politik, dan historis yang konkret. Kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan bukanlah takdir yang harus diterima secara fatalistik, melainkan persoalan struktural yang menuntut keberpihakan dan perjuangan. Dalam konteks ini, teologi pembebasan bersifat anti-status quo: menolak kemapanan agama dan politik yang kerap kali justru menjadi alat legitimasi penindasan.
Pemikiran Ali Syari’ati turut memperkaya khazanah teologi pembebasan Islam. Ia mengkritik keras pemahaman keagamaan yang fatalistik dan membius kesadaran umat. Bagi Syari’ati, Islam harus ditransformasikan dari tradisi statis menjadi kekuatan dinamis yang mampu berdialog dengan modernitas, tanpa kehilangan daya kritisnya. Spirit pembebasan dalam Islam, menurutnya, berakar pada pemahaman ulang nilai-nilai ketuhanan yang membebaskan manusia dari kemiskinan, ketertindasan, dan ketidakadilan struktural.
Spirit pembebasan Islam mencakup dimensi yang menyeluruh. Pembebasan tidak hanya berarti terbebas dari penindasan fisik dan ekonomi, tetapi juga pembebasan hati, jiwa, pikiran, karakter, dan struktur sosial dari segala hal yang merusak martabat kemanusiaan. Sejak awal, kehadiran Islam dapat dipandang sebagai sebuah revolusi moral dan sosial—revolusi yang menyelamatkan manusia dari kezaliman dan mengembalikan hakikat kemanusiaannya.
Dalam kerangka inilah, HMI seharusnya memposisikan diri: sebagai organisasi kader yang menjadikan Islam bukan sekadar identitas, melainkan kekuatan pembebasan. HMI dituntut untuk terus berpihak pada kaum tertindas, bersikap kritis terhadap kekuasaan yang menindas, dan menjaga idealisme perjuangan agar tidak larut dalam pragmatisme politik. Sebab, tanpa keberpihakan pada nilai-nilai pembebasan, Islam kehilangan ruhnya, dan HMI kehilangan makna sejarahnya.

