Fakta Plus, Jakarta – Dugaan keterlibatan oknum anggota DPR RI dalam praktik pertambangan ilegal kembali mencuat. Pengurus Besar Asosiasi Tambang Nusantara (PB ATN) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia segera turun tangan mengusut aktivitas pertambangan pasir di lereng Gunung Slamet yang diduga menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi secara tidak sah.
Sorotan ini mengarah pada seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat berinisial WST yang disebut-sebut juga sebagai pemilik perusahaan tambang tersebut. PB ATN menilai, apabila dugaan ini benar, maka praktik tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan bisnis pribadi.
Ketua Umum PB ATN, Ardiansyah, menegaskan bahwa penggunaan solar subsidi oleh perusahaan pertambangan jelas melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan industri pertambangan wajib menggunakan BBM industri sesuai regulasi yang berlaku, bukan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor tertentu.
“Jika dugaan ini terbukti, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan terukur. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi menyangkut moralitas pejabat publik dan potensi kerugian negara,” tegas Ardiansyah kepada wartawan, Senin (3/3).
Menurutnya, praktik semacam ini berpotensi menciptakan preseden buruk. Apalagi jika dilakukan oleh seorang legislator yang seharusnya menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum dan pengawasan penggunaan anggaran negara.
PB ATN juga mengingatkan bahwa posisi sebagai anggota DPR RI semestinya mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun bisnis. Dugaan keterlibatan dalam usaha yang memanfaatkan solar subsidi dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Tak hanya meminta penegak hukum bertindak, PB ATN turut mendesak Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan, bila perlu, memecat oknum tersebut dari keanggotaan partai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak WST maupun manajemen perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, publik menunggu langkah konkret aparat dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang kembali menyeret nama wakil rakyat.
