Maluku, Faktaplus Id – Konflik komunal antardesa yang kembali pecah di Maluku dan menimbulkan korban jiwa menuai sorotan tajam dari Abdillah Wasahua. Ia mendesak pemerintah dan aparat keamanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan konflik di wilayah tersebut.
Menurut Abdillah, berulangnya bentrokan antarkelompok masyarakat menunjukkan bahwa penanganan konflik tidak boleh hanya berorientasi pada pengamanan setelah kekerasan terjadi. Upaya pencegahan, deteksi dini, serta pemetaan wilayah rawan konflik dinilai harus diperkuat.
Abdillah secara khusus meminta Kapolri dan Panglima TNI mengevaluasi kinerja Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura dalam menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat.
“Saya mendesak Kapolri dan Panglima TNI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura. Jika memang kepemimpinan mereka dinilai tidak mampu mencegah konflik komunal dan melindungi masyarakat, maka saya meminta Kapolri dan Panglima TNI berani mencopot Kapolda dan Pangdam Maluku,” tegas Abdillah. Selasa, (15/9/26).
Ia menilai masyarakat Maluku membutuhkan jaminan keamanan yang nyata dan berkelanjutan. Negara, kata dia, semestinya hadir sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan yang menimbulkan korban, bukan semata-mata mengerahkan personel setelah situasi memburuk.
Sorotan Abdillah juga tertuju pada adanya korban meninggal akibat tembakan dalam rangkaian konflik. Ia meminta setiap peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa diusut secara transparan dan profesional.
Menurutnya, investigasi diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta apakah penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Nyawa masyarakat tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar setiap kali konflik terjadi. Negara harus hadir sebelum konflik pecah, bukan hanya setelah korban berjatuhan,” ujarnya.
Abdillah menegaskan, konflik antardesa di Maluku tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengerahan pasukan ketika bentrokan telah pecah. Ia mendorong penguatan sistem peringatan dini, pemetaan titik rawan konflik, komunikasi intensif dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti memicu atau melakukan kekerasan.
Ia juga meminta Kapolri dan Panglima TNI mengevaluasi efektivitas koordinasi antara kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di Maluku. Evaluasi tersebut, menurut dia, penting untuk mengetahui apakah mekanisme pencegahan dan respons terhadap potensi konflik selama ini telah berjalan efektif.
“Kalau konflik terus berulang, korban terus jatuh, kemudian masyarakat kembali hidup dalam ketakutan, maka pertanyaan besarnya adalah apakah sistem dan kepemimpinan keamanan saat ini masih efektif? Karena itu, evaluasi terhadap Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattim
