Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) mengapresiasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, sekaligus mendukung agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
DPN LKPHI menilai Polri memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dan pilar utama negara dalam mengawal implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam memastikan keamanan, kepastian hukum, dan stabilitas nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, mengatakan dukungan Polri terhadap program pemerintah tidak sekadar diwujudkan melalui tugas-tugas konvensional kepolisian, tetapi juga melalui berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Dukungan nyata Polri dijabarkan melalui berbagai program strategis, antara lain penegakan supremasi hukum, menjaga kamtibmas nasional, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan narkoba, pemenuhan gizi nasional, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, serta penanganan karhutla,” kata Ismail. Senin, (14/9/26).
Menurut Ismail, keberhasilan program pembangunan nasional sangat bergantung pada terciptanya situasi keamanan dan kepastian hukum yang kondusif. Dalam konteks tersebut, Polri dinilai memiliki peran sentral untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu oleh persoalan keamanan maupun tindakan yang melanggar hukum.
Penegakan Hukum Yang Profesional
DPN LKPHI juga menilai pendekatan Polri dalam menangani berbagai persoalan hukum selama ini dilakukan secara terukur dan profesional. Penegakan hukum, kata Ismail, harus tetap berorientasi pada aturan perundang-undangan sekaligus menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.
“Polri selalu menangani permasalahan hukum secara terukur dan profesional. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Ismail menegaskan bahwa profesionalisme aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Karena itu, DPN LKPHI mendorong agar Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Apresiasi Penanganan Kerusuhan Aksi Agustus
Selain itu, DPN LKPHI memberikan apresiasi terhadap langkah Polri dalam mengungkap dan menangani pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada Agustus lalu.
Menurut Ismail, pengungkapan terhadap para pelaku merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memastikan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan dan kerusuhan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
“Polri juga berhasil mengungkap para pelaku kerusuhan saat aksi unjuk rasa Agustus kemarin. Bagi kami, ini menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak boleh membiarkan tindakan yang mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Pilar Stabilitas Nasional
DPN LKPHI berpandangan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa keamanan dan kepastian hukum, berbagai program strategis pemerintah berpotensi menghadapi hambatan di lapangan.
Karena itu, Ismail menilai keberadaan Polri tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.
“Polri merupakan garda terdepan dan pilar utama dalam mengawal serta mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Peran Polri sangat penting, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memastikan supremasi hukum dan stabilitas nasional tetap berjalan,” pungkas Ismail.
