AMBON — FAKTAPLUS.ID, Aksi nasional pemuda dan mahasiswa di Maluku menyuarakan kritik keras terhadap hubungan pusat dan daerah yang dinilai masih terlalu sentralistik. Dalam aksi tersebut, massa menyerukan referendum serta mendorong gagasan Indonesia federal sebagai bagian dari tuntutan atas keadilan politik, fiskal, dan pembangunan bagi daerah kepulauan.
Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Fadel Rumakat. Dalam orasinya, Fadel mengatakan bahwa munculnya seruan referendum tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Maluku.
Menurut dia, persoalan tersebut mencakup ketimpangan distribusi anggaran, pengelolaan sumber daya alam, keterbatasan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, hingga belum optimalnya kebijakan negara dalam memperhatikan karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.
“Kami tidak sedang membenci Indonesia. Kami sedang mempertanyakan keadilan dalam cara negara mengelola daerah-daerah kepulauan, termasuk Maluku. Jika keadilan terus diabaikan, maka rakyat berhak membicarakan kembali masa depan politiknya melalui mekanisme demokratis,” kata Fadel.
Fadel menilai sentralisme telah membuat banyak keputusan strategis mengenai daerah tetap ditentukan dari pusat, sementara masyarakat di daerah yang memiliki sumber daya justru sering berada dalam posisi yang lemah.
Ia mencontohkan kekayaan laut, perikanan, energi dan berbagai sumber daya alam Maluku yang menurutnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
“Maluku kaya, tetapi rakyatnya tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan daerah dikelola. Keadilan fiskal, kewenangan daerah dan manfaat sumber daya alam harus menjadi bagian dari agenda nasional,” ujarnya.
Dorong Indonesia Federal
Selain referendum, massa juga menggaungkan gagasan Indonesia federal. Federalisme dinilai perlu dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk membangun hubungan pusat-daerah yang lebih adil.
Menurut Fadel, sistem federal bukan semata-mata persoalan pembagian wilayah kekuasaan, tetapi menyangkut bagaimana daerah memperoleh ruang yang lebih besar untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan masyarakatnya.
“Kalau selama ini sentralisme dianggap sebagai satu-satunya pilihan, maka kami ingin membuka kembali ruang perdebatan. Indonesia harus berani membicarakan desain hubungan pusat dan daerah secara jujur,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bagian dari ekspresi politik pemuda dan mahasiswa yang harus ditempatkan dalam ruang demokrasi.
Karena itu, Fadel meminta pemerintah tidak merespons kritik tersebut dengan pendekatan keamanan maupun stigmatisasi terhadap kelompok yang menyampaikan aspirasi.
“Jangan setiap kritik terhadap pusat dianggap sebagai ancaman. Dengarkan suara rakyat. Kalau ada persoalan, jawab dengan dialog dan kebijakan yang adil,” ujarnya.
Maluku dan Persoalan Ketimpangan
Aksi tersebut juga menyoroti persoalan pembangunan di Maluku yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kontribusi wilayah kepulauan terhadap Indonesia.
Karakter geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau membuat biaya pembangunan dan konektivitas jauh lebih tinggi. Menurut massa aksi, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan pembangunan yang lebih afirmatif.
Persoalan lapangan pekerjaan bagi generasi muda juga menjadi perhatian. Pemuda Maluku menilai pembangunan ekonomi harus menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas di daerah sehingga generasi muda tidak terus-menerus dipaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan.
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam juga diminta lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.
Massa menilai kekayaan alam tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pemodal atau penerimaan bagi pemerintah pusat, sementara masyarakat di wilayah penghasil masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Seruan Dialog Nasional
Fadel mengatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi bukan sekadar persoalan Maluku, tetapi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai masa depan hubungan pusat dan daerah di Indonesia.
Ia menyerukan agar pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok politik membuka ruang dialog nasional mengenai desentralisasi, federalisme, keadilan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam.
“Yang kami minta adalah keberanian untuk berdialog. Jangan takut dengan gagasan. Kalau negara yakin dengan sistem yang berjalan hari ini, mari kita debat secara terbuka, ilmiah dan demokratis,” kata Fadel.
Aksi nasional tersebut menjadi penanda bahwa isu ketimpangan pusat-daerah masih menjadi persoalan yang hidup di tengah generasi muda Maluku.
Bagi para peserta aksi, referendum dan gagasan federalisme merupakan bentuk aspirasi politik yang mereka gunakan untuk menekan pemerintah agar lebih serius membangun hubungan pusat dan daerah berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat.
Fadel menutup seruannya dengan menegaskan bahwa perjuangan pemuda Maluku akan terus dilakukan melalui ruang-ruang demokratis.
“Kami ingin Maluku diperlakukan adil. Kami ingin rakyat Maluku memiliki masa depan yang ditentukan dengan suara rakyatnya sendiri. Selama ketidakadilan masih ada, suara pemuda tidak akan berhenti,” ujarnya.
