Oleh: Thanty Rofikah—Kader HMI Cabang Surabaya, Badko Jawa Timur.
faktaplus.id—Globalisasi telah menjadi realitas objektif yang membentuk lanskap kehidupan mahasiswa hari ini. Arus informasi internasional, isu lintas negara, hingga wacana politik global hadir tanpa sekat melalui teknologi digital. Perkembangan ini membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk berpikir lebih luas dan kritis. Namun, di saat yang sama, globalisasi juga membawa risiko erosi identitas kebangsaan apabila tidak diimbangi dengan kesadaran ideologis yang kuat.
Dalam konteks Indonesia, pemahaman kebangsaan bukan sekadar wacana normatif, melainkan fondasi karakter. Sayangnya, narasi kebangsaan kerap dipersepsikan sebagai diskursus lama yang kurang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya ketika dunia memasuki era Industri 5.0 yang berfokus pada kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara orientasi global dan komitmen kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda terdidik.
Industri 5.0 pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kemajuan teknologi, melainkan juga tentang peneguhan nilai kemanusiaan. Teknologi diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri tanpa arah etis. Di titik inilah persoalan ideologi menjadi krusial. Tanpa kerangka nilai yang jelas, teknologi justru dapat menjadi instrumen dehumanisasi, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan solidaritas kebangsaan.
Bagi Indonesia, Wawasan Nusantara merupakan konsepsi strategis untuk menjaga keutuhan cara pandang nasional di tengah dinamika global. Ia menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan wilayah bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang harus disatukan dalam satu kesadaran kebangsaan. Namun, pemahaman terhadap Wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa sering kali berhenti pada tataran teoritis dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap maupun praksis gerakan.
Situasi ini menjadi ujian ideologis bagi organisasi kader seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak kelahirannya pada 1947, HMI memikul dua misi besar sebagaimana tertuang dalam tujuan organisasi: terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Tujuan ini secara tegas menunjukkan bahwa HMI tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada tanggung jawab kebangsaan dan kemanusiaan.
Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Dalam kerangka ini, keislaman tidak dipahami secara eksklusif, melainkan sebagai landasan etis untuk memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama. Sementara itu, keindonesiaan diposisikan sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kebangsaan yang plural.
Arus globalisasi yang begitu kuat sering kali mendorong sebagian kader untuk mengadopsi wacana global secara instan, tanpa proses refleksi kritis terhadap realitas nasional. Padahal, NDP menegaskan pentingnya keseimbangan antara akal, iman, dan amal. Artinya, keterbukaan terhadap dunia harus selalu disertai dengan kesadaran historis dan tanggung jawab sosial terhadap bangsa.
Gerakan mahasiswa, termasuk HMI, bertumpu pada kekuatan sosial (social power) yang dibangun melalui loyalitas kader dan kesamaan orientasi nilai. Karena itu, kaderisasi menjadi instrumen ideologis yang sangat menentukan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI menegaskan bahwa kaderisasi bukan sekadar proses formal, melainkan upaya sistematis untuk membentuk insan akademis yang berintegritas, kritis, dan berkepribadian Indonesia.
Dalam menghadapi era Industri 5.0, kaderisasi HMI dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan substansi nilai. Digitalisasi Basic Training, misalnya, merupakan langkah progresif yang tidak dapat dihindari. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa internalisasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan ke-HMI-an tetap terjaga. Kaderisasi tidak boleh tereduksi menjadi proses administratif yang miskin dialektika ideologis.
Keberagaman latar belakang kader—baik dari segi pemikiran, referensi, maupun pengalaman sosial—sering kali melahirkan dinamika dan perdebatan internal. Dalam perspektif NDP, perbedaan tersebut merupakan keniscayaan sekaligus potensi. Tugas organisasi adalah menyatukan perbedaan itu dalam satu orientasi perjuangan yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Di sinilah Wawasan Nusantara menemukan relevansinya sebagai titik temu ideologis. Ia menjadi kerangka untuk memastikan bahwa keterbukaan global tidak menjauhkan kader HMI dari tanggung jawab historisnya sebagai penjaga nilai persatuan dan keadilan sosial. Wawasan Nusantara bukanlah romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah disrupsi global.
Bagi HMI, menjadikan Wawasan Nusantara sebagai orientasi gerak berarti menegaskan kembali jati diri organisasi sebagaimana dirumuskan dalam NDP: terbuka terhadap kemajuan, kritis terhadap ketidakadilan, dan konsisten dalam memperjuangkan nilai keislaman dan keindonesiaan. Dengan fondasi ideologis yang kuat, HMI tidak hanya mampu beradaptasi dengan Industri 5.0, tetapi juga memberi arah moral bagi perkembangan teknologi agar tetap berpihak pada kemanusiaan dan bangsa Indonesia.
