Jakarta, Faktaplus.Id – Dunia hukum Indonesia kembali tercoreng oleh sebuah peristiwa yang mengejutkan publik. Faisal, warga Jakarta Selatan, menjadi korban pengeroyokan brutal oleh lebih dari 20 orang preman saat menghadiri acara konfrontir bersama pengacaranya di lantai 2 RPK PPA Polda Metro Jaya, Rabu siang, 26 Maret 2026.
Ironisnya, aksi ini terjadi tepat di hadapan aparat kepolisian yang seharusnya menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan markas kepolisian. Saksi mata menyebutkan, para pelaku masuk tanpa hambatan, menyerang Faisal secara bergantian, dan melarikan diri sebelum petugas sempat melakukan intervensi efektif.
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, S.H., mengecam keras tindakan tersebut. “Ini bukan sekadar pengeroyokan biasa, Dugaan kami ada keterlibatan orang besar dan kuat di balik aksi ini. Tidak mungkin lebih dari 20 preman berani menyerang korban di markas kepolisian tanpa dukungan dari pihak tertentu,” Ismail menekankan pentingnya transparansi dan tindakan tegas dari pihak kepolisian. Senin, (30/26).
Ismail Marasabeasy meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri melalui Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) untuk segera menindak tegas para pelaku dan mengungkap dalang di balik pengeroyokan tersebut. “Jika aparat tidak bertindak cepat, kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin runtuh. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy yang merupakan Praktisi hukum juga menilai insiden ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal di institusi kepolisian dan potensi ancaman bagi masyarakat yang sedang menempuh jalur hukum. “Kasus ini bisa menjadi preseden buruk. Jika korban bisa diserang di dalam Polda Metro Jaya, bagaimana masyarakat biasa yang mencari keadilan?”
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun motif pengeroyokan. Namun, rekaman CCTV yang tersebar di media sosial menunjukkan aksi preman tersebut berlangsung beberapa menit, dengan korban mencoba melindungi diri, sementara sebagian petugas terlihat hanya menonton.
Peristiwa ini memicu keprihatinan luas dari masyarakat, terutama aktivis dan praktisi hukum, pegiat antikekerasan, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Mereka menuntut adanya investigasi menyeluruh, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan yang lebih baik bagi warga yang berada di bawah perlindungan hukum.
Selain itu, DPN LKPHI juga mempertanyakan bagaimana preman bisa masuk dan melakukan aksi kekerasan di dalam area yang seharusnya dijaga ketat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas aparat dan keamanan institusi hukum di Indonesia.
Ismail menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap siapa aktor intelektual di balik pengeroyokan. “Jika tidak ada orang kuat yang membackup, tidak mungkin preman berani melakukan pengeroyokan di Polda Metro Jaya. Ini masalah serius yang menyentuh kredibilitas hukum di Indonesia,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, korban Faisal telah menerima pertolongan medis dan kondisinya dilaporkan stabil. Masyarakat menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan kasus ini tidak berlalu begitu saja, sekaligus menjadi pengingat bahwa institusi hukum tidak boleh menjadi tempat yang rawan bagi aksi kekerasan, dan siapapun, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum. Tutup, Ismail.
