Jakarta, 25/05/2026 —FAKTAPLUS.ID, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan aktivitas tambang Sinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Penertiban dinilai penting guna memastikan aktivitas pertambangan berjalan secara tertib, terkendali, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas terhadap masyarakat sekitar.
Ketua Umum Pusat WALHI, Jerry Even Sembiring, memandang kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan yang diduga muncul di sekitar kawasan tambang perlu segera ditangani agar tidak memperparah kondisi alam maupun berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah, khususnya Gubernur Maluku, perlu mengambil langkah tegas dan terukur untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang Sinabar agar kondisi lingkungan dapat dikendalikan secara baik dan masyarakat memperoleh kepastian perlindungan,” ujarnya.
WALHI menilai pengelolaan aktivitas pertambangan harus dilakukan secara efektif dan efisien melalui pengawasan ketat, kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Penertiban bukan semata untuk menghentikan aktivitas ekonomi, melainkan memastikan operasional pertambangan berjalan sesuai regulasi, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mengedepankan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, langkah pengendalian tambang oleh pemerintah dinilai menjadi momentum penting untuk menata kembali tata kelola pertambangan di Kabupaten Seram Bagian Barat agar lebih transparan, tertib, dan bertanggung jawab. Pemerintah diharapkan hadir sebagai pengendali utama agar aktivitas tambang tidak berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
Menurut Jerry, keberanian pemerintah dalam mengambil sikap sangat diperlukan demi kepentingan bersama, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Alam harus diselamatkan, masyarakat harus dilindungi, dan pemerintah tidak boleh ragu mengambil langkah tegas demi kepentingan bersama,” tegasnya.
Publik kini menaruh harapan agar Pemerintah Provinsi Maluku segera melakukan evaluasi dan penertiban terhadap aktivitas tambang Sinabar sehingga pengelolaan sumber daya alam di SBB dapat berlangsung lebih tertib, terkendali, dan berkelanjutan.
