Oleh: Imran Wally Rahakbau—Kader Hmi Badko Maluku
Faktaplus.id—Gelombang globalisasi telah mengubah secara mendasar cara berpikir dan bertindak generasi muda, termasuk mahasiswa. Isu-isu seperti demokrasi liberal, pasar bebas, hak asasi manusia, hingga wacana identitas global kini menjadi konsumsi harian di ruang-ruang kampus. Di sisi lain, diskursus mengenai kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan identitas kebangsaan kerap dipandang usang, bahkan dicurigai sebagai residu pemikiran lama yang tidak relevan dengan dunia tanpa batas.
Fenomena ini tidak lahir dalam ruang hampa. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan arus informasi lintas negara yang bergerak tanpa henti dan hampir tanpa filter. Media sosial, jurnal internasional, kanal diskusi global, hingga opini tokoh dunia hadir setiap hari di hadapan mahasiswa. Namun, derasnya arus ini sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis yang memadai. Akibatnya, wacana global tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga direproduksi tanpa proses kontekstualisasi terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.
Dalam situasi demikian, identitas nasional memang tidak serta-merta lenyap, tetapi perlahan mengalami pengaburan. Mahasiswa menjadi semakin fasih berbicara tentang isu global, tetapi kerap gagap ketika harus menjelaskan posisi bangsa sendiri dalam pusaran tersebut. Kepentingan nasional sering kali diletakkan sebagai variabel sekunder, bahkan dianggap sebagai penghambat keterbukaan dan kemajuan.
Padahal, Indonesia sejak awal memiliki kerangka berpikir strategis untuk menghadapi dinamika global tersebut, yakni Wawasan Nusantara. Konsep ini menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan, dengan kepentingan nasional sebagai orientasi utama. Wawasan Nusantara bukan sekadar doktrin teritorial, melainkan cara pandang geopolitik yang menuntut kemampuan membaca dunia dari sudut kepentingan bangsa sendiri.
Sayangnya, dalam praktik pendidikan dan diskursus akademik, Wawasan Nusantara sering direduksi menjadi hafalan normatif. Ia diajarkan sebagai materi wajib, bukan sebagai instrumen analisis kritis. Akibatnya, mahasiswa mengenal istilahnya, tetapi tidak menggunakannya untuk membaca realitas kontemporer seperti liberalisasi ekonomi, penetrasi modal asing, konflik sumber daya alam, hingga dinamika politik global yang memengaruhi kebijakan nasional.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi organisasi kepemimpinan mahasiswa, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sebagai organisasi yang lahir dari tradisi intelektual dan komitmen kebangsaan, HMI sejatinya memiliki modal historis dan ideologis untuk menjembatani kepentingan nasional dan dinamika global. Namun, tantangan hari ini tidak sederhana.
Dalam banyak diskusi mahasiswa, sikap politik yang muncul sering kali bersifat reaktif terhadap wacana global. Isu-isu seperti demokrasi prosedural, kebebasan pasar, atau identitas politik diadopsi secara cepat, sementara refleksi kritis tentang dampaknya terhadap struktur ekonomi nasional, kedaulatan politik, dan keadilan sosial sering kali terpinggirkan. Gerakan mahasiswa berisiko terjebak dalam aktivisme simbolik—lantang secara retorik, tetapi lemah dalam basis analisis kebangsaan.
Isu liberalisasi ekonomi, dominasi modal asing, hingga komodifikasi sumber daya alam kini bukan lagi wacana abstrak. Ia hadir nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya tetapi miskin kesejahteraan. Tanpa kerangka berpikir kebangsaan yang kuat, mahasiswa dapat kehilangan kemampuan membedakan mana kepentingan global yang sejalan dengan cita-cita nasional, dan mana yang justru berpotensi merugikan bangsa.
Di titik inilah revitalisasi Wawasan Nusantara menjadi kebutuhan mendesak. Revitalisasi tidak berarti mengulang slogan lama, tetapi menghidupkan kembali Wawasan Nusantara sebagai kerangka analisis yang kontekstual dan kritis. Ia harus digunakan untuk membaca globalisasi, bukan menolaknya secara apriori, tetapi juga tidak menerimanya secara membabi buta.
Bagi HMI, tantangan ini sekaligus peluang. HMI dapat mengambil peran strategis sebagai ruang kaderisasi intelektual yang mampu mengolah wacana global dengan perspektif kebangsaan. Keterbukaan terhadap dunia harus berjalan seiring dengan keberpihakan pada kepentingan nasional, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Tanpa itu, gerakan politik mahasiswa berisiko kehilangan arah, terlepas dari akar sosialnya, dan terjebak dalam arus global yang tidak selalu berpihak pada bangsa.
Pada akhirnya, globalisasi adalah keniscayaan, tetapi kehilangan orientasi nasional bukanlah takdir. Wawasan Nusantara, jika direvitalisasi secara serius, dapat menjadi jangkar ideologis sekaligus kompas intelektual bagi gerakan mahasiswa. Di sanalah HMI diuji: apakah sekadar menjadi penonton wacana global, atau aktor kritis yang mampu menempatkan Indonesia sebagai subjek, bukan objek, dalam percaturan dunia.
