Oleh M Nur Latuconsina SH MH
Sejak kelahirannya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diproyeksikan sebagai organisasi kader yang memadukan nilai keislaman, tradisi keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Identitas ini menempatkan HMI bukan sekadar organisasi kemahasiswaan, melainkan sebagai aktor historis yang memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa dan masyarakat. Namun, dalam dinamika sosial-politik kontemporer, HMI dihadapkan pada tantangan serius berupa kaburnya orientasi peran dan melemahnya daya kritis. Kondisi ini menuntut adanya revitalisasi yang berpijak pada refleksi teoritik sekaligus praksis sosial yang lebih terarah.
Di lingkungan kampus, peran HMI tidak dapat dilepaskan dari gagasan Antonio Gramsci tentang intelektual organik. Mahasiswa HMI idealnya tidak berhenti pada aktivitas administratif dan seremonial organisasi, tetapi tampil sebagai produsen gagasan yang mampu membaca dan mengartikulasikan realitas sosial secara kritis. Ketika fungsi intelektual ini melemah, HMI berisiko terkooptasi oleh hegemoni dominan kampus—baik dalam bentuk birokratisasi pendidikan maupun depolitisasi mahasiswa—sehingga kehilangan posisi kritisnya. Oleh karena itu, revitalisasi peran HMI di kampus harus diarahkan pada pembentukan kader yang peka terhadap relasi kuasa, mampu mengkritisi kebijakan pendidikan tinggi, serta sanggup menyusun wacana alternatif yang argumentatif dan berbasis keilmuan.
Dalam perspektif Jürgen Habermas, kampus seharusnya menjadi bagian dari ruang publik yang rasional dan komunikatif. Namun, komersialisasi pendidikan tinggi telah menggeser kampus menjadi ruang teknokratis yang miskin dialog kritis dan partisipasi intelektual. Dalam situasi ini, HMI memikul tanggung jawab etis untuk menghidupkan kembali diskursus rasional melalui kajian ilmiah, forum dialog, dan advokasi kebijakan yang berbasis argumentasi. Kritik yang dibangun HMI tidak semestinya bersifat emosional atau populis, melainkan memenuhi prinsip communicative action yang berorientasi pada rasionalitas, kebenaran, dan kepentingan publik.
Sementara itu, dalam relasinya dengan masyarakat, pendekatan HMI perlu melampaui pola pengabdian yang bersifat karitatif dan simbolik. Paulo Freire melalui konsep pendidikan pembebasan menegaskan pentingnya memosisikan masyarakat sebagai subjek yang sadar dan berdaya, bukan sekadar objek bantuan. Dengan demikian, gerakan sosial HMI semestinya bertumpu pada proses dialogis, pendampingan struktural, serta penguatan kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan sosial. Tanpa pendekatan ini, aktivitas pengabdian berisiko terjebak dalam aktivisme semu yang tidak menyentuh akar persoalan struktural.
Lebih jauh, Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa arena sosial—termasuk kampus dan organisasi mahasiswa—dipenuhi oleh pertarungan berbagai bentuk modal: simbolik, sosial, dan intelektual. Revitalisasi HMI mensyaratkan penguatan modal intelektual kader agar tidak terjebak dalam perebutan modal simbolik semata, seperti jabatan atau legitimasi formal. Proses kaderisasi harus diarahkan pada pembentukan habitus intelektual yang kritis, reflektif, dan berlandaskan etika publik, sehingga HMI tidak kehilangan orientasi perjuangannya.
Dengan demikian, revitalisasi peran HMI bukan sekadar agenda pembenahan struktural organisasi, melainkan sebuah proyek intelektual dan sosial yang berkelanjutan. HMI akan tetap relevan sepanjang mampu merekonstruksi dirinya sebagai ruang produksi pengetahuan, agen emansipasi sosial, dan kekuatan moral yang independen. Tanpa revitalisasi yang berpijak pada teori dan praksis, HMI berisiko kehilangan makna historisnya sebagai organisasi perjuangan mahasiswa Islam di Indonesia.
