Jakarta, Faktaplus.Id – Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda strategis nasional kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia. Ismail Marasabessy, menegaskan bahwa Polri saat ini telah menjelma menjadi pilar utama dalam mewujudkan program Astacita, terutama pada sektor swasembada pangan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Menurut Ismail, pendekatan Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo tidak lagi bersifat konvensional. Institusi ini dinilai mampu bertransformasi menjadi kekuatan strategis negara yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan, tetapi juga proaktif dalam menjaga stabilitas nasional secara menyeluruh.
“Dalam konteks Astacita, kita tidak bisa lagi melihat Polri sekadar sebagai aparat penegak hukum. Polri hari ini adalah instrumen negara yang ikut memastikan keberhasilan agenda besar bangsa, termasuk ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas Ismail. Jum’at, (24/4).
Ia menyoroti keterlibatan Polri dalam mengawal distribusi bahan pokok, menindak praktik mafia pangan, serta mengawasi potensi penyimpangan dalam rantai pasok sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Dalam banyak kasus, intervensi aparat kepolisian dinilai berhasil menekan spekulasi harga dan mencegah kelangkaan komoditas strategis.
Namun demikian, Ismail juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan. Praktik kartel, penimbunan, hingga korupsi di sektor pangan masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan konsistensi penegakan hukum tanpa kompromi.
“Di sinilah kita melihat pentingnya kepemimpinan yang kuat dan berani. Kapolri tidak boleh ragu mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang menghambat program nasional, termasuk aktor-aktor besar di balik mafia pangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Ismail menilai bahwa kinerja Polri dalam penegakan hukum juga menunjukkan tren positif, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik. Upaya pemberantasan korupsi, kejahatan ekonomi, hingga penguatan transparansi internal disebut sebagai indikator bahwa reformasi di tubuh Polri mulai menunjukkan hasil konkret.
Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap kritik publik yang masih muncul. Menurutnya, kritik tersebut justru harus dijadikan energi untuk mempercepat pembenahan internal, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat akuntabilitas.
“Kepercayaan publik adalah mata uang utama institusi penegak hukum. Tanpa itu, sekuat apa pun kewenangan yang dimiliki akan kehilangan legitimasi,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Ismail secara tegas menyatakan bahwa Listyo Sigit Prabowo layak mendapatkan penghargaan atas kepemimpinannya. Ia bahkan mendorong agar posisi Kapolri tetap dipertahankan guna menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas nasional.
“Pergantian kepemimpinan di tengah momentum strategis justru berisiko mengganggu konsolidasi yang sudah berjalan. Kami menilai Jenderal Listyo Sigit tidak hanya layak diapresiasi, tetapi juga perlu dipertahankan untuk memastikan arah reformasi Polri tetap konsisten,”.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program Astacita tidak dapat dilepaskan dari sinergi antar lembaga negara, dan dalam hal ini Polri memiliki posisi yang sangat menentukan. Oleh karena itu, penguatan institusi Polri, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun integritas, harus menjadi prioritas.
Di akhir pernyataannya, Ismail menekankan bahwa masa depan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan dan tegak dalam supremasi hukum sangat bergantung pada keberanian negara dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih.
“Polri harus tetap berada di garis depan. Tegas, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Itulah esensi dari penegakan hukum yang sejati,” pungkasnya.
