Jakarta, Faktaplus.Id – Alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus diarahkan secara seimbang, tidak hanya pada pembangunan fasilitas pendukung, tetapi juga pada perbaikan gedung sekolah yang masih banyak dalam kondisi memprihatinkan.
Menurut Ismail Marasabessy, kenyamanan lingkungan belajar merupakan faktor penting dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Ia menilai bahwa banyak siswa di daerah masih belajar dalam kondisi yang jauh dari layak.
“Lebih baik anggaran pembangunan SPPG MBG juga dialokasikan untuk memperbaiki dan membangun gedung sekolah. Siswa harus belajar dalam kondisi yang nyaman agar mendapatkan pendidikan yang baik dan maksimal,” ujarnya. Senin, (6/4/26)
Ia menyampaikan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah positif dan patut didukung. Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut harus diimbangi dengan infrastruktur pendidikan yang memadai serta tenaga pendidik yang berkualitas.
“Program MBG sangat baik dan kami mendukung penuh. Tetapi harus berjalan beriringan dengan perbaikan fasilitas sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pendidik,” tegasnya.
Lebih jauh, Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy juga menyoroti potensi penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan SPPG jika tidak diawasi secara ketat. Ia secara tegas meminta agar aparat penegak hukum turun tangan mengawal penggunaan anggaran tersebut.
“Kami meminta Polri untuk mengawal secara serius penggunaan anggaran pembangunan MBG. Ini penting agar tidak terjadi penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Menurutnya, sinergi antara program peningkatan gizi melalui MBG dan pembenahan sarana pendidikan akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas generasi muda Indonesia
Ismail menilai bahwa dorongan untuk melibatkan Polri dalam pengawasan anggaran merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dengan pengawasan yang ketat serta kebijakan yang seimbang antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan program MBG dapat berjalan optimal tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar siswa akan lingkungan belajar yang layak.
