Oleh Fadel Rumakat—Fungsionaris Bakornas LAPMI PB HMI.
FaktaPlus.id_Pemerintahan Provinsi Maluku di bawah duet Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath semakin disorot publik. Alih-alih menghadirkan gebrakan pembangunan, ruang publik justru dipenuhi keluhan dan cerita-cerita kewel yang tak kunjung selesai. Maluku, yang semestinya menjadi ruang kerja untuk rakyat secara umum, kini tampak seperti arena penyelesaian persoalan personal dan kelompok elit politik.
Wakil Gubernur Abdullah Vanath berkali-kali menggunakan panggung resmi untuk mengungkapkan kekecewaan soal “tidak kebagian kue kekuasaan”. Keluhan itu berulang dalam berbagai acara seremonial, menggeser esensi forum-forum pemerintahan yang seharusnya mengarahkan kebijakan pembangunan. Di saat yang sama, Gubernur Hendrik Lewerissa kerap menyampaikan cerita kewel tentang kedekatan politik dengan Presiden dan elite pusat. Namun, kedekatan tersebut tidak menghasilkan satu pun kebijakan prioritas nyata untuk Maluku.
Sejumlah agenda strategis yang seharusnya menjadi tonggak pembangunan juga mandek. Proyek Maluku Integrated Port yang digadang-gadang menjadi simpul logistik kawasan timur Indonesia hanya berhenti pada tataran wacana. Tidak ada roadmap, tidak ada pembahasan serius, dan tidak ada upaya diplomasi yang diperkuat ke pusat. Bahkan MoU yang disebut-sebut dilakukan di Jepang tidak pernah dipaparkan secara transparan kepada publik: tidak jelas apa isinya, siapa mitranya, dan apa dampaknya bagi Maluku.
Kebijakan pembangunan daerah pun stagnan. Infrastruktur dasar tidak menunjukkan progres signifikan, sektor perikanan yang menjadi kekuatan utama Maluku tidak dikelola secara optimal, dan potensi agro-maritim seperti sagu dan rempah-rempah belum diprioritaskan menjadi industri bernilai tambah. Pemerintahan Lawamena berjalan di tempat, tanpa arah jelas dan tanpa strategi pembangunan yang tegas.
Publik semakin mempertanyakan kepemimpinan keduanya, terutama karena disharmoni antara gubernur dan wakil gubernur semakin tampak di ruang publik. Pidato yang saling bertolak belakang menegaskan tidak solidnya arah kebijakan internal. Situasi ini membuat rakyat semakin pesimistis terhadap janji-janji perubahan yang dulu digaungkan.
Masyarakat Maluku tidak membutuhkan pidato-pidato defensif atau keluhan personal. Mereka membutuhkan pemimpin yang bekerja, mengambil keputusan strategis, dan mendorong kebijakan nyata yang bisa diukur dampaknya. Mereka ingin harga barang lebih murah, akses ekonomi lebih terbuka, jalan lebih layak, dan layanan publik yang lebih baik.
Jika pemerintahan Lawamena tidak segera memperbaiki koordinasi, merumuskan kebijakan prioritas, dan berhenti menjadikan panggung publik sebagai ruang curhat politik, maka periode ini akan dikenang sebagai pemerintahan stagnasi. Sebuah periode yang lebih diingat karena carita kewel ketimbang capaian pembangunan.
