JAKARTA — FAKTAPLUS.ID, Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LAPMI PB HMI) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi secara menyeluruh hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang dikabarkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran.
Sekretaris Jenderal LAPMI PB HMI, Fadel Rumakat, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar konflik bilateral, melainkan preseden berbahaya bagi stabilitas global. Menurut dia, tindakan militer yang berujung pada wafatnya seorang pemimpin tertinggi negara merupakan bentuk eskalasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
“Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Setiap tindakan yang menghilangkan nyawa manusia melalui agresi militer sepihak adalah kemunduran peradaban,” kata Fadel dalam keterangan tertulis yang diterima Faktaplus, Minggu.
Fadel menegaskan, pemerintah Indonesia tidak boleh bersikap pasif terhadap dinamika geopolitik tersebut. Ia meminta langkah konkret berupa peninjauan ulang kerja sama strategis dan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat sebagai bentuk sikap moral Indonesia di panggung internasional.
Ia juga menyinggung keberadaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai simbol hubungan antarnegara. Menurutnya, evaluasi terhadap hubungan diplomatik merupakan langkah konstitusional yang sah apabila terdapat kebijakan suatu negara yang dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
“Hubungan diplomatik bukan hubungan tanpa batas. Ada norma internasional dan etika kemanusiaan yang harus dihormati,” ujarnya.
Namun demikian, Fadel menekankan bahwa seruan tersebut tidak dimaksudkan sebagai ajakan tindakan anarkis. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis dan tetap menjaga stabilitas nasional.
Dalam pernyataannya, Fadel mengingatkan kembali posisi historis Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas-aktif. Menurut dia, bebas-aktif bukan berarti diam ketika terjadi ketidakadilan global, melainkan aktif mendorong perdamaian dan keadilan.
Ia merujuk pada sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan Indonesia menjadi bagian dari solusi perdamaian dunia. “Momentum ini menjadi ujian konsistensi Indonesia dalam memainkan peran sebagai penengah dan penjaga moralitas internasional,” katanya.
Fadel juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk fluktuasi harga energi dan ketidakpastian geopolitik yang bisa memengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Fadel menegaskan bahwa kritik LAPMI PB HMI ditujukan pada kebijakan pemerintah Amerika Serikat, bukan pada rakyatnya.
“Kami membedakan antara kebijakan politik suatu negara dengan masyarakat sipilnya. Sikap kami adalah sikap kemanusiaan, bukan kebencian terhadap bangsa tertentu,” ujarnya.
LAPMI PB HMI, kata Fadel, akan terus mendorong pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dan konsisten dalam menjaga prinsip kemanusiaan, kedaulatan, serta perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait desakan evaluasi hubungan diplomatik tersebut. Namun, isu ini diperkirakan akan menjadi bagian dari dinamika diplomasi Indonesia di tengah memanasnya situasi global.
