Oleh : Ismail Marasabessy, S.H. (Direktur Eksekutif DPN LKPHI)
Faktaplus.Id – Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, S.H., memandang bahwa kepemimpinan nasional saat ini berada pada fase krusial, antara menjaga stabilitas pasca kontestasi politik dan menjawab tuntutan percepatan pembangunan di tengah ketidakpastian global. Dalam kerangka itu, ia menilai Prabowo Subianto sebagai figur yang layak disebut “Bapak Pemersatu Bangsa”.
Prabowo dan Politik Rekonsiliasi
Analisa Ismail Marasabessy, berangkat dari realitas sosial-politik Indonesia yang kerap terfragmentasi akibat polarisasi elektoral. Dalam beberapa siklus demokrasi terakhir, masyarakat terbelah oleh preferensi politik yang tajam. Menurutnya, tantangan terbesar seorang presiden bukan hanya memenangkan kontestasi, tetapi menyatukan kembali energi bangsa setelahnya.
Prabowo dinilai mengambil pendekatan rekonsiliatif merangkul berbagai kekuatan politik, membuka ruang komunikasi lintas partai, dan mengedepankan stabilitas nasional sebagai prioritas awal pemerintahan. Strategi ini, dalam pandangan Ismail, bukan semata kompromi politik, melainkan langkah strategis untuk menciptakan konsolidasi nasional. Tanpa stabilitas, agenda besar seperti transformasi ekonomi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan penguatan pertahanan negara akan sulit berjalan optimal.
Ismail juga menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung tegas dalam visi, namun pragmatis dalam membangun koalisi. Di tengah dinamika geopolitik dan tekanan ekonomi global, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hubungan internasional. Dalam konteks ini, ia melihat Prabowo berupaya memposisikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tetapi tetap adaptif.
Tantangan Persatuan Adalah Ujian Nyata
Namun, Ismail menegaskan bahwa predikat “Bapak Pemersatu Bangsa” bukanlah gelar simbolik. Ia harus diuji melalui kebijakan konkret yang benar-benar menghadirkan keadilan sosial. Persatuan tidak boleh berhenti pada simbol dan retorika; ia harus diterjemahkan dalam pemerataan pembangunan, akses hukum yang adil, serta penguatan ekonomi masyarakat kecil.
Menurutnya, apabila pemerintahan mampu menjaga harmoni politik sekaligus mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi, maka legitimasi moral sebagai pemersatu bangsa akan semakin kokoh. Sebaliknya, jika ketimpangan dan ketidakadilan hukum masih terasa tajam, persatuan bisa menjadi slogan tanpa substansi.
Politik Santun dan Substantif Prof. Dr. Sufmi Dasco
Dalam dimensi legislatif, Ismail memberikan penilaian positif terhadap Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad. Ia melihat Dasco sebagai figur politisi yang mengedepankan etika komunikasi dan pendekatan dialogis dalam menjalankan fungsi parlemen.
Bagi Ismail, politik santun bukan berarti lemah, melainkan cerdas dalam mengelola perbedaan. Di tengah citra politik yang sering diwarnai konfrontasi dan polarisasi, kehadiran figur yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan aspirasi rakyat menjadi sangat penting. Dasco dinilai mampu memainkan peran tersebut, terutama dalam membangun komunikasi antara DPR dan eksekutif agar kebijakan strategis tidak terjebak dalam kebuntuan politik.
Lebih jauh, ia menilai keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat harus tercermin dalam legislasi yang responsif: perlindungan hukum bagi masyarakat kecil, pengawasan terhadap kebijakan ekonomi, serta dorongan terhadap regulasi yang memperkuat kemandirian nasional. Dalam hal ini, peran parlemen menjadi krusial sebagai penyeimbang sekaligus mitra strategis pemerintah.
Sinergi Eksekutif-Legislatif sebagai Kunci keberhasilan Pemerintah
Analisa Ismail menekankan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada sinergi yang sehat antara presiden dan parlemen. Stabilitas politik tanpa kontrol legislatif yang kuat bisa melahirkan sentralisasi kekuasaan, sementara parlemen tanpa sinergi dapat menghambat efektivitas pemerintahan. Keseimbangan inilah yang menurutnya harus terus dijaga.
Ia berpandangan bahwa kombinasi antara kepemimpinan eksekutif yang berorientasi persatuan dan legislatif yang santun serta pro-rakyat dapat menciptakan iklim politik yang produktif. Dalam konteks negara hukum, hal ini penting agar pembangunan tidak mengabaikan prinsip keadilan dan konstitusionalitas.
Harapan dan Catatan Kritis
Pada akhirnya, pandangan Ismail Marasabessy mencerminkan optimisme yang disertai catatan kritis. Predikat “Bapak Pemersatu Bangsa” bagi Presiden Prabowo dan “Politikus Santun Pro-Rakyat” bagi Sufmi Dasco adalah apresiasi atas arah kepemimpinan yang dinilai positif. Namun, keduanya tetap menghadapi ujian sejarah: apakah mampu memastikan bahwa stabilitas politik berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Jika persatuan benar-benar diterjemahkan menjadi keadilan sosial, penegakan hukum yang tegas namun berkeadilan, serta kebijakan ekonomi yang inklusif, maka Indonesia tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kokoh secara sosial. Dalam kerangka itulah, DPN LKPHI melihat momentum kepemimpinan nasional saat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat fondasi bangsa menuju masa depan yang lebih adil dan bermartabat.
