Ambon – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku kembali memanas. Sejumlah kader menuding kelompok Rovik Cs memainkan framing politik dengan menggulirkan isu yang menyeret keterlibatan partai lain dalam persoalan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Polemik mencuat setelah beredarnya pernyataan yang menyebut adanya campur tangan eksternal dalam penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) maupun arah kebijakan kepengurusan wilayah. Namun sejumlah kader menegaskan, dalam struktur partai politik di Republik ini, seluruh keputusan strategis berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kalau ada yang ingin mengomplain soal PLT atau keputusan partai, mekanismenya jelas. Tanyakan ke DPP. Karena kewenangan itu ada di pusat, bukan di daerah,” ujar seorang kader senior PPP Maluku.
Ia menegaskan bahwa struktur komando partai bersifat hierarkis. Keputusan tentang penunjukan PLT, evaluasi kepengurusan, hingga langkah konsolidasi organisasi merupakan domain DPP sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur partai.
Kader tersebut juga menyinggung dinamika lama di internal partai, termasuk peristiwa Muktamar Ancol. Ia menyebut, sikap dan manuver politik Rovik Cs hari ini tidak bisa dilepaskan dari jejak konflik masa lalu.
“Makanya Rovik Cs jangan jadi tukang pukul di Muktamar Ancol waktu itu. Bisa jadi sikap hari ini adalah bias dari peristiwa tersebut. Dan itu pula yang membuat mereka akhirnya digantikan,” tegasnya.
Menurutnya, pergantian kepengurusan merupakan bagian dari kewenangan dan evaluasi DPP terhadap dinamika organisasi di daerah. Jika ada ketidakpuasan, jalur konstitusional partai tetap terbuka. Namun membangun opini seolah ada intervensi partai lain dinilai sebagai langkah yang tidak proporsional.
Pengamat politik di Ambon menilai, dalam konflik internal partai, narasi eksternal kerap dimunculkan untuk membangun persepsi publik. Padahal secara kelembagaan, keputusan tetap berada pada DPP sebagai otoritas tertinggi partai.
Sejumlah kader PPP Maluku berharap polemik ini segera diakhiri. Mereka menekankan pentingnya disiplin organisasi, menghormati keputusan DPP, serta menjaga soliditas partai agar tidak terus terjebak dalam konflik berkepanjangan yang merugikan citra politik di mata masyarakat Maluku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rovik Cs belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.
