Jakarta, Faktaplus.Id – Dugaan penyalahgunaan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat ke publik. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) diduga mengalokasikan anggaran hingga Rp. 6,3 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk pengadaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan program tersebut.
Sejumlah pos pengeluaran yang menjadi sorotan antara lain pengadaan tablet, semir sepatu, hingga pembelian sepeda listrik dengan nilai yang disebut-sebut fantastis. Pengeluaran ini dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan implementasi program MBG yang sejatinya berfokus pada peningkatan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Sebagaimana diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui perbaikan gizi. Program ini juga diarahkan untuk menekan angka stunting dan malnutrisi, terutama pada anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) Ismail Marasabessy, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan tersebut. Ia menilai, apabila benar terjadi, maka penggunaan anggaran tersebut telah menyimpang dari tujuan awal program dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami meminta agar dilakukan audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Rabu, (22/4/26).
Lebih lanjut, DPN LKPHI juga mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk tim khusus guna melakukan pengawasan serta penyelidikan dini terhadap dugaan penyalahgunaan dana publik tersebut. Langkah ini dinilai penting guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Meski demikian, DPN LKPHI menegaskan tetap mendukung penuh keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai sangat strategis bagi masa depan bangsa. Namun, mereka juga mendorong Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BGN.
“Apabila diperlukan, pergantian pimpinan harus dipertimbangkan agar program ini tetap berjalan optimal dan anggaran tidak disalahgunakan,” tegasnya.
“Programnya sudah tepat, tapi implementasi harus dijaga. Jika ada indikasi penyimpangan, evaluasi bahkan pergantian pimpinan perlu dipertimbangkan demi menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait rincian penggunaan anggaran yang menjadi sorotan tersebut. Ketiadaan penjelasan ini justru memperkuat desakan publik agar pemerintah segera membuka data secara transparan.
