Jakarta, Faktaplus.Id – Dukungan terhadap agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengalir dari berbagai kalangan baik itu organisasi kemahasiswaan, Lembaga Kepemudaan, LSM/Ormas serta masyarakat sipil, . Kali ini, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga mengawal secara aktif implementasi berbagai program strategis nasional yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah swasembada pangan, program makan bergizi gratis, pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan hukum dan pemberantasan korupsi.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menyebut bahwa keseluruhan program tersebut memiliki benang merah yang jelas, yakni keberpihakan kepada masyarakat lapisan bawah. Ia menilai, pendekatan yang diambil pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dirancang untuk membangun fondasi sosial dan ekonomi yang lebih kuat dalam jangka panjang.
“Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari akses terhadap pangan, gizi, tempat tinggal, hingga kepastian hukum. Ini adalah paket kebijakan yang saling terhubung,” ujar Ismail dalam keterangannya. Senin, (20/4/26).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat, menurutnya, berbagai kebijakan strategis berpotensi mengalami distorsi, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran maupun ketidaktepatan sasaran.
DPN LKPHI, lanjut Ismail, melihat adanya celah yang harus diantisipasi sejak dini, terutama terkait potensi praktik korupsi dan penyimpangan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan kesiapan untuk mengambil peran dalam fungsi kontrol sosial guna memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menambahkan, pengawalan terhadap program nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat sipil, organisasi independen, serta media memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berlapis.
“Pengawasan publik menjadi kunci. Tanpa itu, program sebesar apa pun bisa kehilangan arah. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Dalam konteks penegakan hukum, DPN LKPHI juga menyoroti pentingnya konsistensi aparat dalam memberantas praktik korupsi. Ismail menilai bahwa komitmen pemerintah harus diiringi dengan tindakan nyata yang tegas dan tidak pandang bulu, agar memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas program nasional.
Lebih jauh, DPN LKPHI mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan strategis. Koordinasi yang lemah, menurutnya, berpotensi menjadi hambatan serius dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kajian dan advokasi hukum, DPN LKPHI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah. Dukungan yang diberikan bukan bersifat tanpa syarat, melainkan disertai dengan komitmen untuk memberikan masukan konstruktif serta kritik apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan.
“Dukungan kami adalah dukungan yang bertanggung jawab. Kami ingin program ini berhasil, tetapi juga harus bersih dari penyimpangan. Itu yang akan terus kami kawal,” kata Ismail.
Dengan sikap tersebut, DPN LKPHI berharap pelaksanaan program-program strategis nasional dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif, penguatan kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional ke depan.
