Yogyakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi mimbar bebas di depan Gedung DPRD DIY, Rabu (25/2). Aksi ini menjadi bentuk konsolidasi gerakan mahasiswa dalam merespons rencana kenaikan pajak daerah serta kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai problematik.
Sekitar 30 massa aksi membentangkan spanduk dan poster tuntutan. Secara bergantian, mereka menyampaikan orasi yang menyoroti dampak kebijakan fiskal daerah terhadap masyarakat kecil dan keberlanjutan anggaran pendidikan.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa kenaikan pajak daerah berpotensi memperlebar beban ekonomi warga. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berpihak pada prinsip keadilan sosial, terlebih di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
“Kebijakan publik harus berpijak pada kepentingan rakyat. Pajak bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi menyangkut daya hidup masyarakat,” tegasnya dalam orasi.
Selain isu pajak, mahasiswa juga mengkritisi implementasi program MBG. Mereka menilai perlu adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh agar kebijakan tersebut tidak menggeser prioritas anggaran pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga massa membubarkan diri, belum ada perwakilan DPRD DIY yang menemui mahasiswa.
Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bagian dari kontrol sosial dan komitmen menjaga ruang demokrasi di Yogyakarta. Mereka membuka ruang dialog dengan DPRD DIY serta menyatakan siap mengawal isu ini melalui konsolidasi lanjutan.
