Faktaplus.Id – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) meminta Kapolri untuk bersikap lebih tegas terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terbukti melakukan tindak pidana, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah institusi Polri dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy dalam keterangannya kepada media, Jumat (13/2/26), menegaskan bahwa institusi kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba, bukan justru tercoreng oleh oknum yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
“Kami meminta Bapak Kapolri untuk bertindak tegas dan tidak pandang bulu terhadap setiap anggota yang terlibat tindak pidana, khususnya narkoba. Jika terbukti bersalah, harus diproses secara hukum dan diberi sanksi yang berat sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut DPN LKPHI, ketegasan pimpinan Polri sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kasus dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk yang menyeret nama pejabat di daerah seperti Kapolresta Bima, dinilai menjadi perhatian serius masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai ada kesan perlindungan terhadap oknum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ini penting agar citra Polri tetap terjaga dan masyarakat tetap percaya,” tambahnya.
DPN LKPHI juga mendorong adanya evaluasi internal dan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh jajaran kepolisian. Penguatan fungsi pengawasan, baik oleh Divisi Propam maupun lembaga eksternal, dinilai perlu untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.
Lebih lanjut, DPN LKPHI menekankan bahwa komitmen pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal institusi. Keteladanan pimpinan dan konsistensi dalam penegakan disiplin menjadi kunci utama agar anggota Polri tidak lagi terlibat dalam pelanggaran hukum.
“Kami berharap langkah tegas Kapolri dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam tindak pidana apa pun.
DPN LKPHI menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum serta mendukung upaya reformasi internal Polri demi terciptanya institusi yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat.” Tutupnya.
