Oleh: Arsan Rumbaru—kader Hmi Badko Maluku
faktaplus.id—Memahami kepemimpinan inklusif dalam konteks keadilan sosial-ekonomi harus dimulai dengan mengurai akar sosio-historis dan antropologis yang membentuk struktur masyarakat. Sejak awal terbentuknya komunitas manusia, tatanan sosial tidak semata menyangkut pembagian sumber daya alam, melainkan juga pembentukan norma, nilai, dan relasi kuasa yang menentukan siapa yang memiliki suara dan siapa yang dipaksa tunduk.
Nilai dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun menciptakan kerangka berpikir kolektif mengenai keadilan dan kepemimpinan yang melekat kuat pada kultur serta pengalaman historis suatu masyarakat. Oleh karena itu, upaya membangun kepemimpinan inklusif yang etis dan bermakna tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial tersebut. Keadilan sosial-ekonomi, dengan demikian, bukan hanya persoalan distribusi materi, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial dan budaya yang menopang tatanan yang ada.
Untuk memperdalam pemahaman etis tentang kepemimpinan, pemikiran klasik Aristoteles menawarkan fondasi penting dalam filsafat politik. Melalui konsep keadilan distributif dan korektif, Aristoteles menekankan pembagian yang proporsional sesuai dengan posisi dan kontribusi individu dalam masyarakat. Namun, konteks historis pemikirannya bersifat sangat eksklusif—hak politik hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Warisan ini mengingatkan bahwa meskipun kerangka keadilan Aristotelian menjadi dasar etika politik Barat, ia belum mengakomodasi prinsip inklusivitas universal yang kini menjadi tuntutan utama masyarakat modern. Karena itu, pemahaman etis tersebut perlu dikembangkan dan disesuaikan untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer.
Dalam konteks ekonomi modern, Karl Polanyi melalui The Great Transformation memberikan kritik tajam terhadap pasar bebas yang tidak terkendali. Ia memperingatkan bahwa pasar yang dilepaskan dari kendali sosial akan menimbulkan dislokasi ekonomi dan penderitaan sosial yang mendalam. Polanyi menyebut tanah, tenaga kerja, dan uang sebagai “komoditas palsu” yang tidak seharusnya diperdagangkan semata-mata berdasarkan logika pasar, karena mengabaikan dimensi sosial dan kemanusiaan.
Menurut Polanyi, respons negara melalui kebijakan perlindungan sosial dan praktik kepemimpinan inklusif sering kali hanya berfungsi sebagai bantalan sementara untuk menjaga stabilitas sistem pasar, bukan sebagai upaya transformatif untuk merombak ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, kepemimpinan inklusif kerap diposisikan sebagai instrumen stabilisasi, bukan sebagai agen perubahan sosial yang radikal dan berkeadilan.
Selain dimensi ekonomi, pemahaman tentang kekuasaan juga menjadi krusial. Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui produksi wacana dan praktik sosial yang membentuk apa yang dianggap normal, wajar, dan tak terbantahkan. Melalui mekanisme ini, ruang kritik sering kali dipersempit secara halus.
Dalam praktik kepemimpinan inklusif, wacana partisipasi dan keadilan dapat berfungsi sebagai alat legitimasi semu—menciptakan kesan keterlibatan dan pemerataan, padahal pada kenyataannya justru memperkuat dominasi dan ketimpangan yang telah ada. Karena itu, fondasi etis kepemimpinan inklusif harus mampu melampaui simbolisme, dengan mengharmoniskan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial secara substantif, bukan kosmetik.
Dalam konteks Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), gagasan kepemimpinan inklusif secara kelembagaan kerap bersifat utopis. Hal ini disebabkan oleh realitas fragmentasi alumni HMI yang tergabung dalam KAHMI dan menduduki posisi strategis di pemerintahan, namun tidak tersentralisasi secara ideologis dan tidak memiliki orientasi etik yang sama. Nilai-nilai kebenaran yang hanif sering kali tereduksi oleh kepentingan pragmatis kekuasaan.
Akibatnya, proses perumusan dan pengesahan kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada kebenaran dan keadilan sosial—dengan pertimbangan moral-etis untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat—menjadi semu dan kehilangan daya transformasinya. Kepemimpinan inklusif berhenti sebagai jargon, bukan praksis.
Melalui pemahaman utuh atas aspek sosio-historis, antropologis, filosofis, dan ekonomi ini, kita dapat mengidentifikasi jebakan dalam praktik kepemimpinan inklusif yang selama ini lebih banyak berperan sebagai simbolisme dan manajemen citra. Tanpa keberanian untuk merombak struktur sosial-ekonomi yang timpang, wacana inklusi justru memperpanjang ketidakadilan yang telah mengakar.
Karena itu, membangun fondasi etis kepemimpinan inklusif menuntut refleksi kritis yang berkelanjutan, kesadaran mendalam atas konteks sejarah dan budaya, serta keberanian moral untuk menghadapi akar ketimpangan. Kepemimpinan inklusif yang sejati bukan sekadar representasi atau retorika partisipatif, melainkan komitmen nyata terhadap transformasi sosial-ekonomi yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.
Hanya dengan kesadaran dan keberanian inilah kepemimpinan dapat keluar dari legitimasi semu dan benar-benar mewujudkan keadilan sosial-ekonomi yang inklusif.
