Oleh: Muji Alfurqan Tokoh Muda Aceh
Faktaplus.Id. – Ketika bencana melanda Sumatra dan Aceh baik banjir besar, longsor, gempa, maupun krisis ekologis yang berulang harapan masyarakat hanya satu, negara hadir sepenuhnya. Namun harapan itu kembali dipatahkan ketika pemerintah tidak menetapkan bencana yang begitu luas dan melumpuhkan sebagai bencana nasional. Keputusan ini bukan sekedar persoalan administratif, tetapi menyentuh langsung pada soal kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Tidak ditetapkannya status bencana nasional berdampak nyata. Akses bantuan menjadi terbatas, koordinasi lintas lembaga melemah, dan beban penanganan sebagian besar dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang jelas memiliki sumber daya terbatas. Akibatnya, korban bencana harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bantuan layak, layanan kesehatan darurat, dan pemulihan kehidupan yang manusiawi. Dalam situasi seperti ini, negara seolah hadir setengah hati.
Pertanyaannya apakah ini bisa disebut sebagai krisis kemanusiaan? Jawabannya, ya. Ketika rakyat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, akses pangan, dan layanan kesehatan, sementara negara tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, maka yang terjadi bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana kemanusiaan. Penderitaan yang dibiarkan berlarut-larut adalah bentuk kegagalan moral dan politik.
Lebih jauh lagi, muncul istilah yang menyakitkan namun relevan untuk direnungkan.
pembunuhan secara halus
Ini tentu bukan pembunuhan dalam arti harfiah, tetapi sebuah metafora keras untuk menggambarkan pembiaran sistematis. Ketika negara tahu ada penderitaan massal namun memilih untuk tidak mengambil langkah maksimal, maka negara sedang membiarkan rakyatnya perlahan-lahan hancur oleh penyakit, kelaparan, trauma, dan kemiskinan struktural pascabencana.
Sebagai pemuda asli Aceh, saya tidak bisa menutup mata. Aceh memiliki sejarah panjang penderitaan, konflik, dan bencana. Dari tsunami hingga bencana ekologis hari ini, Aceh terlalu sering diuji. Maka ketika bencana kembali datang dan negara tidak memberikan status nasional, rasa keadilan itu kembali dilukai. Seolah-olah penderitaan di pinggiran tidak sepenting penderitaan di pusat kekuasaan.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional bukan soal gengsi politik atau hitung-hitungan anggaran semata. Ini adalah pernyataan sikap bahwa setiap nyawa warga negara bernilai sama, di mana pun mereka berada. Negara tidak boleh hadir dengan logika minimalis ketika rakyatnya berada dalam kondisi maksimal menderita.
Jika negara terus abai, maka kritik akan semakin keras. Bukan karena kebencian, tetapi karena cinta pada kemanusiaan dan keadilan. Sebab negara yang besar bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi dari keberaniannya melindungi rakyat yang paling lemah ketika mereka paling membutuhkan.
Aceh dan Sumatra tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut tanggung jawab
Kami sangat meyanyangi merah putih dan garuda selalu di dada, namun sayangnya para Pemimpim Republik sekarang sangat lah meyiksa hati kami rakyat aceh, alam di ekpolitasi bagimana kondisi kami anak negeri untuk melewati bencana ini ,70 persen rakyat bergang pada sawah ,tambak dan perkebunan kini lenyep akibat musibah bencana alam. Rakyat aceh kini tidak bisa bergerak untuk mengatasi kerbelangsungan kehidupan ini ,sedangkan mata pencarian hanya di sektor itu saja.
Bagaimana saya tidak menduga Pemerintah telah melakukan kejahatan kemanusian seperti ini, kita sangat membutuhkan uluran tangan dari semua pihak untuk membantu masyarakat aceh dan Sumatra yang terdampak musibah banjir, malah dengan hati riang gembira para menteri kabinet merah putih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana Sumatera.
Menlu Sugiono: Indonesia Belum Buka Pintu Bantuan Negara Asing Tangani Bencana Sumatera
Apakah ini bukan sebuah kekejaman politik ekstrem untuk aceh, mengingat aceh daerah konflik lahirlah perdamaian sehingga sebuah kutakan Istana untuk aceh, kalau tidak menetapkan bencana nasional dan tidak sangup mengatasi persoalan banjir maka jagan menghambat bantuan dari luar. sunguh ironis dan lucu kalau ada pun bantuan dari luar negeri untuk banjir di Sumatra ini pun akan dikenakan cukai apa ini tidak lucu .
Semoga sehat Negeriku,kita Indonesia, kita mencintai republik ini dan aceh adalah bagian dari republik Indonesia.
