Jakarta – Pada momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu institusi negara yang terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam penegakan HAM. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri dinilai menunjukkan kemajuan signifikan melalui transformasi kelembagaan, pembaruan standar operasional, serta penguatan sistem pengawasan internal yang semakin transparan dan akuntabel.
Ketua Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Mauris, mengatakan bahwa Hari HAM Sedunia merupakan momentum yang strategis untuk mengevaluasi sejauh mana aparat penegak hukum menempatkan aspek kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, Polri adalah salah satu institusi yang saat ini terlihat paling progresif dalam upaya mendorong integrasi nilai-nilai HAM ke dalam sistem kerja, kultur organisasi, serta pelayanan publik.
“Polri saat ini telah bergerak progresif. Mulai dari pembenahan kultur, peningkatan profesionalisme, hingga implementasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap layanan Kamtibmas. Langkah ini menunjukkan bahwa Polri bukan sekadar aparat penegak hukum, tetapi juga motor penggerak nilai-nilai HAM di tanah air,” ujar Mauris, Senin (8/12/25).
Mauris menilai sejumlah inovasi telah memperkuat wajah baru institusi kepolisian, mulai dari digitalisasi layanan berbasis teknologi informasi, perluasan keterbukaan informasi publik, hingga penguatan kurikulum pendidikan HAM bagi seluruh anggota Polri. Ia menyebut bahwa peningkatan literasi HAM di lingkungan kepolisian merupakan langkah penting agar setiap anggota mampu bekerja sesuai standar etika, prosedur, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.
Selain pembenahan internal, Mauris menyoroti peran mekanisme pengawasan yang hari ini semakin diperkuat. Keberadaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta skema pengawasan eksternal lainnya dinilai menghadirkan ruang koreksi yang semakin besar bagi publik. Menurutnya, keterbukaan Polri terhadap kritik dan evaluasi merupakan indikator kuat bahwa institusi tersebut sedang bergerak menuju paradigma baru: kepolisian yang modern, transparan, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.
“Momentum Hari HAM Sedunia harus menjadi refleksi bersama bahwa penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan nilai kemanusiaan. Polri hari ini berada pada jalur yang benar untuk menjadi institusi modern yang responsif, profesional, dan humanis,” tegasnya.
Mauris berharap komitmen tersebut terus diperkuat, mengingat tantangan penegakan hukum ke depan semakin kompleks. Mulai dari maraknya kejahatan digital, dinamika sosial-politik, hingga perubahan pola kejahatan yang menuntut kecermatan aparat dalam menyeimbangkan aspek keamanan dan penghormatan terhadap HAM.
Dalam kesempatan tersebut, Mauris juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif mendukung transformasi yang tengah dilakukan Polri. Menurutnya, keberhasilan penegakan HAM tidak hanya ditentukan oleh institusi negara, tetapi juga membutuhkan kolaborasi masyarakat sebagai mitra kritis sekaligus bagian dari pengawasan publik.
“Penguatan HAM adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat harus mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan agar Polri terus konsisten dalam proses transformasi. Dengan sinergi yang baik, penegakan HAM di Indonesia bisa semakin maju dan memberi manfaat bagi seluruh warga,” tambahnya.
Dengan segala langkah yang telah ditempuh, Polri diharapkan mampu terus menjadi teladan dalam penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia, sekaligus menjadi institusi yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan sejalan dengan spirit peringatan Hari HAM Sedunia.
