Jakarta, Faktaplus.Id – Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (LKPHI), Ismail, menilai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) perlu melakukan pembenahan terhadap sistem birokrasi dan manajemen organisasi di Polda Metro Jaya guna meningkatkan efektivitas pelayanan serta koordinasi di wilayah hukum Ibu Kota dan sekitarnya.
Menurut Ismail, Polda Metro Jaya memiliki wilayah hukum yang sangat luas, tingkat kompleksitas yang tinggi, serta beban tugas yang lebih besar dibandingkan banyak kepolisian daerah lainnya. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar jabatan Wakapolda Metro Jaya dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Komjen Pol) atau bintang dua.
“Besarnya tantangan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Metro Jaya memerlukan kepemimpinan dengan kewenangan dan kapasitas yang sebanding. Karena itu, kami mengusulkan agar jabatan Wakapolda Metro Jaya diisi oleh perwira berpangkat Irjen Pol,” kata Ismail dalam keterangannya. Jumat, (17/7/26).
Selain itu, Ismail menilai jabatan Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Metro Jaya secara struktural diisi oleh perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau bintang dua. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar jenjang kepangkatan dalam struktur organisasi lebih selaras dan proporsional.
“Perbaikan birokrasi dan manajemen organisasi perlu dilakukan agar struktur kepemimpinan di Polda Metro Jaya berjalan lebih efektif. Penempatan Wakapolda berpangkat Irjen Pol akan menciptakan keselarasan dalam sistem kepangkatan dan memperkuat koordinasi internal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ismail juga berpandangan bahwa pejabat utama di lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk para direktur serta Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas), idealnya dijabat oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) atau bintang satu.
Menurutnya, peningkatan jenjang kepangkatan pada sejumlah jabatan strategis tersebut akan memperkuat koordinasi lintas fungsi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dinilai memiliki dinamika keamanan dan pelayanan publik yang sangat tinggi.
Ismail berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kapolri dalam melakukan evaluasi dan penguatan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Polda Metro Jaya, agar mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks di masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa Polda Metro Jaya tidak dapat lagi diperlakukan sebagai kepolisian daerah biasa. Dengan wilayah hukum yang mencakup pusat pemerintahan negara, pusat ekonomi nasional, serta jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang sangat besar, diperlukan struktur organisasi yang lebih kuat agar mampu mengantisipasi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Ismail berharap Kapolri menjadikan evaluasi struktur organisasi Polda Metro Jaya sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan Polri, sehingga organisasi mampu bekerja lebih cepat, lebih profesional, dan lebih responsif dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.