JAKARTA — FAKTAPLUS.ID, Dugaan praktik tambang ilegal di Maluku kembali memicu sorotan. PT Wanshuai dan DPN Elang Tiga Hambalang disebut berada dalam satu pusaran aktivitas pertambangan ilegal, dengan indikasi keterkaitan politik yang lebih luas.
Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) PB HMI mendesak Presiden untuk bertindak tegas, terutama jika dugaan tersebut menyentuh lingkaran kekuasaan.
Ini bukan lagi tambang ilegal biasa. Ada dugaan jaringan besar di belakangnya, termasuk keterkaitan PT Wanshuai dan Elang Tiga Hambalang,” ujar Fadel, Selasa dini hari.
Ia menilai, aktivitas yang terus berulang meski sudah ditertibkan menunjukkan adanya kelemahan penegakan hukum sekaligus indikasi perlindungan terhadap pelaku.
Menurut Fadel, konteks politik daerah membuat kasus ini semakin sensitif. Maluku dipimpin oleh kepala daerah dari Partai Gerindra, sehingga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah pusat.
“Presiden harus membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua, termasuk jika melibatkan ‘anak buah’ sendiri, baik di pusat maupun daerah,” kata dia.
LAPMI PB HMI juga mendesak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan korporasi dan jaringan di balik tambang ilegal tersebut.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari PT Wanshuai, DPN Elang Tiga Hambalang, maupun Partai Gerindra terkait dugaan tersebut.
Fadel menegaskan, langkah tegas Presiden menjadi kunci untuk membongkar jaringan tambang ilegal dan memulihkan kepercayaan publik.
Ini ujian bagi negara. Tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum,” ujarnya.
