OPINI—FAKTAPLUS.ID, Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin berbasis kawasan, sebagian gerakan politik di Indonesia Timur justru masih terjebak dalam cara pandang lama dan sempit, sektarian, dan ahistoris. Gerakan seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah contoh nyata bagaimana ideologi politik yang tidak mampu membaca realitas kawasan akan kehilangan relevansi, bahkan sebelum ia benar-benar mencapai tujuannya.
Dasar problematikanya sederhana: kegagalan memahami ruang. Politik bukan sekadar soal identitas, sejarah, atau emosi kolektif. Ia juga soal geografi, ekologi, dan hubungan antar-kawasan. Dalam konteks Indonesia Timur, memahami kawasan tanpa merujuk pada Garis Wallacea adalah kekeliruan fatal.
Garis Wallacea bukan sekadar batas biogeografi antara Paparan Sunda dan Sahul. Ia adalah garis peradaban alam yang secara diam-diam membentuk pola migrasi, interaksi, dan bahkan logika bertahan hidup makhluk hidup di kawasan ini. Dari ikan-ikan di laut Banda hingga burung-burung endemik di Seram dan Papua, semua membaca ruang dengan presisi yang jauh lebih jujur daripada konstruksi politik manusia yang kerap dipaksakan.
Di sinilah kritik paling mendasar terhadap RMS dan OPM menjadi relevan. Keduanya lahir dari semangat perlawanan terhadap pusat kekuasaan, namun gagal membangun fondasi geopolitik yang kuat. RMS, misalnya, berdiri di atas narasi sektarian yang tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas sosial Maluku. Ia bukan representasi utuh dari politik kawasan, melainkan fragmen sejarah yang dipaksakan menjadi identitas kolektif.
Hal serupa terjadi pada OPM. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan ini lebih banyak bergerak dalam ruang simbolik daripada membangun basis kawasan yang konkret. Padahal, Papua sebagai bagian dari Paparan Sahul memiliki konektivitas ekologis dan geopolitik yang jauh lebih luas melintasi batas negara hingga Australia dan Pasifik Selatan. Namun, narasi yang dibangun sering kali terjebak pada dikotomi sederhana: pusat vs pinggiran, tanpa menawarkan desain kawasan yang visioner.
Masalahnya bukan pada aspirasi, tetapi pada kerangka berpikir. Dunia telah bergerak menuju politik berbasis kawasan regionalisme yang menekankan integrasi ekonomi, ekologi, dan konektivitas. Uni Eropa, ASEAN, hingga blok-blok ekonomi baru menunjukkan bahwa masa depan politik tidak lagi ditentukan oleh batas-batas sempit, melainkan oleh kemampuan membaca dan mengelola kawasan.
Indonesia Timur, khususnya wilayah Wallacea, memiliki potensi besar untuk menjadi simpul geopolitik baru. Laut Banda, Laut Arafura, hingga jalur perdagangan Pasifik menyimpan kekuatan ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun, potensi ini tidak akan pernah terwujud jika cara pandang politik masih terjebak pada sektarianisme.
Lebih ironis lagi, jika dibandingkan dengan makhluk hidup lain di kawasan ini, manusia justru tampak paling gagal membaca ruang. Ikan-ikan bermigrasi mengikuti arus laut yang menghubungkan ekosistem. Burung-burung melintasi pulau tanpa mengenal batas administratif. Bahkan tumbuhan pun beradaptasi dengan kondisi tanah dan iklim yang berbeda. Semua bergerak dalam logika kawasan.
Sebaliknya, politik sektarian justru memecah ruang menjadi fragmen-fragmen kecil yang saling terisolasi. Ia menciptakan batas-batas imajiner yang tidak selaras dengan realitas ekologis maupun ekonomi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga kontraproduktif.
Karena itu, masa depan politik di Indonesia Timur tidak bisa lagi bertumpu pada gerakan-gerakan lama seperti RMS atau OPM. Bukan karena sejarahnya harus dilupakan, tetapi karena konteksnya telah berubah. Tantangan hari ini bukan lagi sekadar soal identitas, melainkan bagaimana membangun kawasan yang terintegrasi, berdaulat secara ekonomi, dan berdaya saing global.
Politik kawasan menawarkan jalan keluar. Ia menuntut cara berpikir yang lebih luas melampaui pulau, etnis, dan batas administratif. Ia mengajak kita melihat Indonesia Timur sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung, bukan sebagai kumpulan wilayah yang terpisah.
Dalam kerangka ini, Maluku dan Papua tidak lagi dilihat sebagai “pinggiran” Indonesia, melainkan sebagai pusat baru yang strategis. Posisi geografisnya yang berada di antara dua paparan besar Sunda dan Sahul justru menjadi keunggulan yang tidak dimiliki wilayah lain.
Namun, untuk sampai ke sana, diperlukan keberanian untuk meninggalkan cara pandang lama. Sektarianisme harus digantikan dengan regionalisme. Narasi konflik harus digantikan dengan narasi konektivitas. Dan yang paling penting, politik harus kembali berpijak pada realitas kawasan, bukan pada ilusi sejarah yang tidak lagi relevan.
Jika tidak, maka gerakan-gerakan seperti RMS dan OPM akan terus berada di pinggir sejarah—bukan karena ditekan, tetapi karena gagal beradaptasi. Dalam dunia yang terus berubah, hanya mereka yang mampu membaca ruang yang akan bertahan.
Dan dalam hal ini, mungkin kita memang perlu belajar dari alam. Karena di Wallacea, bahkan ikan dan burung tahu ke mana harus bergerak. Sementara manusia, dengan segala ambisi politiknya, masih sibuk berdebat tentang batas-batas yang sebenarnya tidak pernah ada.
Penulis adalah Direktur Eksternal Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, aktif diberbagi Issue-issue Korupsi, sosial dan Politik.//
