Jakarta, Faktaplus.Id – Peran strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda besar nasional kembali mendapat sorotan. Dalam kerangka Program Asta Cita Presiden, institusi Polri dinilai tampil sebagai garda terdepan, tidak hanya dalam penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, tetapi juga dalam mengawal terwujudnya swasembada pangan sebagai pilar kemandirian bangsa dalam situasi krisis global.
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, menegaskan bahwa transformasi peran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan arah baru penegakan hukum yang lebih progresif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan strategis nasional.
Menurutnya, Polri tidak lagi semata diposisikan sebagai institusi represif yang hanya bertugas menindak pelanggaran hukum, tetapi telah berevolusi menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas nasional secara menyeluruh, termasuk di sektor ekonomi dan ketahanan pangan.
“Dalam konteks Asta Cita Presiden, Polri memainkan peran sentral. Penegakan hukum yang dilakukan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan upaya menjaga stabilitas distribusi pangan, mengawasi potensi penyelewengan, serta memastikan bahwa seluruh rantai pasok berjalan dengan adil dan transparan, mengingat Indonesi dalam situasi krisis global akibat dampak perang Iran-Israel dan Amerika” ujar Ismail. Rabu, (1/26)
Ia menilai, pendekatan multidimensional yang diterapkan Polri merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan kompleks yang dihadapi bangsa, terutama di tengah dinamika global yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui aparat penegak hukum menjadi sangat krusial.
Lebih jauh, Ismail Marasabessy menggarisbawahi bahwa komitmen Polri dalam mendukung swasembada pangan terlihat dari berbagai langkah konkret di lapangan. Mulai dari pengawalan distribusi pupuk bersubsidi, penindakan terhadap praktik mafia pangan, hingga keterlibatan aktif dalam program ketahanan pangan berbasis komunitas.
“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi. Ketika ada praktik penimbunan, permainan harga, atau distribusi yang tidak tepat sasaran, Polri hadir untuk menertibkan. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dinilai berhasil mendorong institusi Polri menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik serta pendekatan presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan), Polri semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy menekankan bahwa keberhasilan Polri saat ini tidak terlepas dari arah kepemimpinan yang mampu membaca kebutuhan strategis bangsa. Ia menyebut bahwa sinergi antara Polri dengan kementerian, lembaga, serta masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam memastikan program Asta Cita dapat berjalan efektif.
“Kapolri telah membawa Polri ke arah yang lebih modern dan responsif. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana hukum menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, Ismail juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Kompleksitas persoalan hukum, ancaman terhadap ketahanan pangan, serta dinamika sosial-ekonomi menuntut konsistensi dan integritas yang tinggi dari seluruh jajaran Polri.
Ia berharap Polri dapat terus menjaga profesionalisme, memperkuat pengawasan internal, serta membuka ruang partisipasi publik sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang bersih dan terpercaya.
“Kepercayaan publik adalah modal utama. Polri harus terus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan prinsip keadilan,” katanya.
Sebagai penutup, DPN LKPHI menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis Polri dalam mengawal Asta Cita Presiden. Dengan kolaborasi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, cita-cita besar menuju kemandirian pangan dan penegakan hukum yang berkeadilan diyakini dapat terwujud secara berkelanjutan.
Polri, dalam hal ini, tidak hanya menjadi penjaga hukum, tetapi juga pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa.
