Jakarta, 1 Juli 2026 –FAKTAPLUS.ID, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara dimanfaatkan Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk mendesak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap dugaan aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara ilegal di Provinsi Lampung.
Koordinator Daerah KAMI, Ahmad Sopian, menyatakan praktik pertambangan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, mengganggu ketertiban umum, serta mencederai prinsip supremasi hukum apabila tidak ditindak secara serius.
Menurut Ahmad, berkembangnya berbagai informasi mengenai dugaan adanya pembiaran maupun keterlibatan oknum aparat perlu dijawab melalui proses investigasi yang independen, profesional, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Kami tidak ingin masyarakat terus disuguhi isu-isu yang tidak memiliki kepastian hukum. Karena itu, negara harus hadir melalui penyelidikan yang objektif sehingga seluruh fakta dapat dibuka secara terang benderang,” ujar Ahmad Sopian.
KAMI kemudian menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, mendesak Kapolri membentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan pembiaran maupun keterlibatan oknum dalam aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara ilegal di Lampung.
Kedua, meminta Panglima TNI melakukan investigasi internal apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum prajurit TNI dalam praktik tersebut.
Ketiga, mendesak Kapolri dan Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap Kapolda Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pembiaran, atau keterlibatan dalam dugaan pembekingan aktivitas pertambangan ilegal. KAMI juga meminta aparat penegak hukum memeriksa setiap pihak yang diduga terlibat, termasuk Hendra Bajil, apabila terdapat bukti yang cukup menurut hukum.
Keempat, meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri melakukan supervisi terhadap proses penegakan hukum agar berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Ahmad menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut didasarkan pada komitmen untuk memperkuat penegakan hukum, bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya proses hukum yang sah.
Momentum HUT Bhayangkara harus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Jika terdapat aktor intelektual, pemodal, maupun pihak yang memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal, seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.
KAMI berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret guna mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Lampung. Menurut organisasi tersebut, proses hukum yang transparan akan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas pertambangan ilegal sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI)
Koordinator Daerah: Ahmad Sopian
