Jakarta, Faktaplus.Id – Pertemuan antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026), dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pembahasan utama berfokus pada penguatan hubungan kelembagaan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).
Menurut Kapolri, hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik akan terus diperkuat melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang lebih intensif, sehingga setiap tahapan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan secara efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selain membahas penguatan sinergitas kelembagaan, kedua pimpinan institusi juga menyoroti implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Kapolri menegaskan bahwa perubahan regulasi tersebut membutuhkan pemahaman yang sama di seluruh jajaran aparat penegak hukum agar penerapannya berjalan selaras dengan semangat pembaruan sistem hukum nasional.
Pertemuan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI).
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menilai audiensi antara Kapolri dan Jaksa Agung merupakan bukti nyata bahwa dua institusi penegak hukum terbesar di Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Menurut Ismail, sinergitas antara Polri dan Kejaksaan menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, profesional, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
“Pertemuan ini merupakan sinyal positif bagi masyarakat. Kami melihat adanya komitmen yang kuat dari Kapolri dan Jaksa Agung untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Hubungan yang harmonis antar lembaga penegak hukum akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” kata Ismail. Selasa, (14/7/26)
Karena itu, menurutnya, komunikasi yang baik antara Polri dan Kejaksaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar agar proses penegakan hukum berlangsung efektif tanpa menimbulkan ego sektoral yang berpotensi menghambat pencarian keadilan.
Ismail juga menilai pembahasan mengenai implementasi KUHAP yang baru merupakan langkah yang sangat tepat. Menurutnya, perubahan hukum acara pidana harus diikuti dengan kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum agar tujuan pembentukan regulasi baru benar-benar dapat diwujudkan.
“DPN LKPHI memandang bahwa sosialisasi bersama terhadap KUHAP baru merupakan langkah strategis. Kesamaan pemahaman antara penyidik dan penuntut umum akan memperkuat kualitas penegakan hukum sekaligus meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasi aturan di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ismail berharap pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan menjadi awal dari penguatan kerja sama yang lebih konkret melalui berbagai forum koordinasi, penyusunan pedoman bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana.
“DPN LKPHI berharap komitmen yang ditunjukkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata yang semakin memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat sebagai pencari keadilan tentu menginginkan proses hukum yang cepat, profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari ego sektoral. Sinergitas yang kuat antar aparat penegak hukum merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tujuan tersebut,” tutup Ismail.
