JAKARTA — FAKTAPLUS.ID, Komisi X DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dalam rapat kerja tingkat I di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, ditunjuk sebagai Ketua Panja. Pembentukan Panja ini menjadi langkah strategis untuk memperdalam pembahasan RUU Statistik secara lebih teknis dan intensif.
“Pembentukan Panja merupakan langkah strategis dalam rangka memperdalam pembahasan RUU secara lebih teknis dan intensif,” ujar Lalu dalam rapat.
Ia menjelaskan, Panja akan menjadi forum utama dalam membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta merumuskan kesepakatan substansi antara DPR dan pemerintah.
“Rapat Panja RUU tentang Statistik nantinya akan menjadi forum utama dalam melakukan pembahasan DIM, termasuk merumuskan berbagai kesepakatan substansi antara DPR RI dan pemerintah,” lanjutnya.
Lalu juga menekankan pentingnya kinerja Panja yang profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional. Ia berharap seluruh anggota Panja dapat bekerja efektif serta menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mufakat.
“Kami mengharapkan agar Panja yang dibentuk dapat bekerja secara efektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI turut membacakan susunan anggota Panja dari unsur DPR yang berasal dari berbagai fraksi. Beberapa di antaranya yakni Hetifah Sjaifudian, M.Y. Esti Wijayati, Himmatul Aliyah, Puti Guntur Soekarno, hingga Verrell Bramasta.
Sementara itu, pemerintah belum menyerahkan daftar nama anggota Panja dari unsur eksekutif. Perwakilan pemerintah dalam rapat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan daftar tersebut akan segera disusun.
“Kami akan segera menyusun daftar Panja dari unsur pemerintah dan menyampaikannya kepada pimpinan DPR untuk mendampingi pembahasan selanjutnya,” ujarnya.
Dengan terbentuknya Panja, pembahasan RUU Statistik akan berlanjut ke tahap yang lebih teknis melalui forum tersebut, dengan harapan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat sistem statistik nasional serta mendukung perumusan kebijakan berbasis data yang akurat dan kredibel.
