Jakarta, Faktaplus.Id – Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai langkah strategis di sektor ekonomi, pertahanan, pangan, energi, hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam nasional. Di tengah dinamika global yang penuh tekanan geopolitik dan ancaman krisis ekonomi dunia, Indonesia dinilai tidak lagi bisa bergantung pada kepentingan asing maupun kekuatan oligarki yang selama ini menggerus kemandirian bangsa.
Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy menegaskan bahwa penguatan kedaulatan negara bukan sekadar slogan politik, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh setiap pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
“Presiden Prabowo sedang menjalankan amanat konstitusi. Negara harus hadir dan berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan tunduk pada tekanan kelompok tertentu ataupun kepentingan asing. Ini momentum penting bagi Indonesia untuk benar-benar mandiri,” tegas Ismail dalam keterangannya. Rabu, (20/5).
Menurut Ismail, selama bertahun-tahun Indonesia terlalu bergantung pada kekuatan ekonomi luar negeri, impor pangan, teknologi asing, hingga intervensi kepentingan global yang secara perlahan melemahkan posisi bangsa di tanahnya sendiri. Akibatnya, kekayaan alam melimpah yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
Ia menilai langkah pemerintah saat ini yang fokus pada hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, pembangunan industri pertahanan nasional, serta penguasaan sektor strategis merupakan arah yang tepat demi menjaga marwah bangsa dan masa depan generasi mendatang.
“Indonesia tidak boleh terus menjadi pasar bagi negara lain. Kita memiliki sumber daya alam luar biasa, tenaga kerja besar, dan posisi strategis dunia. Sudah saatnya bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri dan memastikan kekayaan negara benar-benar dinikmati rakyat,” ujarnya.
Ismail juga menekankan bahwa upaya penguatan kedaulatan nasional tentu akan menghadapi banyak tantangan, termasuk dari kelompok-kelompok elite yang selama ini merasa nyaman dengan sistem lama. Ia menyebut ada oknum elite politik yang sengaja membangun narasi negatif dan mengadu domba rakyat dengan Presiden demi kepentingan politik sesaat.
“Kami melihat ada gerakan sistematis dari pihak tertentu yang mencoba menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap Presiden dan pemerintah. Narasi yang dibangun seolah-olah pemerintah anti kritik, padahal yang terjadi adalah upaya mengganggu konsolidasi nasional,” katanya.
“Jangan jadikan rakyat sebagai alat konflik politik. Ketika negara sedang berupaya bangkit memperkuat ekonomi dan kedaulatan nasional, seluruh elemen bangsa seharusnya bersatu, bukan justru menciptakan kegaduhan yang melemahkan kepercayaan publik,”
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo demi terwujudnya Indonesia Emas yang berdaulat, mandiri, dan disegani dunia internasional.
“Ini bukan soal mendukung individu semata, tetapi tentang menyelamatkan masa depan bangsa. Semua pihak harus menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun politik praktis,” tutup Ismail.
DPN LKPHI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, menjaga konstitusi, serta memperkuat persatuan nasional demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat penuh di segala sektor strategis kehidupan berbangsa dan bernegara.
