Faktaplus.Id – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Ambon kembali menjadi sorotan. Sejumlah dinamika sosial yang berujung pada konflik antarwarga di STAIN dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak disikapi dengan sikap menahan diri dan kesadaran hukum dari seluruh elemen masyarakat.
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, menegaskan bahwa konflik sosial yang terjadi, baik yang berlatar belakang persoalan individu, kelompok, maupun kesalahpahaman sosial, tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kendali, terlebih menjelang momen akhir tahun yang rawan terhadap eskalasi gangguan keamanan.
Menurut Ismail, sejarah sosial Kota Ambon menunjukkan bahwa konflik kecil yang tidak dikelola secara bijak dapat berkembang menjadi persoalan besar yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan preventif melalui kesadaran hukum dan pengendalian diri menjadi kunci utama dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Ia menilai bahwa konflik yang terjadi belakangan ini tidak hanya harus dilihat sebagai persoalan keamanan semata, tetapi juga sebagai cerminan lemahnya kesadaran hukum dan kurang optimalnya penyelesaian konflik secara dialogis di tingkat akar rumput. Padahal, Ambon memiliki modal sosial yang kuat melalui nilai-nilai kearifan lokal seperti pela gandong dan hidup orang basudara yang sejatinya dapat menjadi instrumen efektif dalam meredam konflik.” ujar Ismail Marasabessy.
Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa menjaga Kamtibmas bukan semata-mata tanggung jawab aparat keamanan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh warga. Aparat hanya dapat bekerja secara maksimal apabila didukung oleh sikap kooperatif masyarakat, termasuk tidak terlibat dalam tindakan provokatif, kekerasan, maupun penyebaran informasi hoaks yang berpotensi memperkeruh suasana.
“Kesadaran hukum harus dibangun dari lingkungan terkecil, mulai dari keluarga, RT, hingga komunitas. Jika setiap warga memahami konsekuensi hukum dari tindakan anarkis, maka konflik dapat ditekan sejak dini,” tegasnya.
Ismail juga mengingatkan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat luas. Aktivitas ekonomi terganggu, rasa aman menurun, dan citra Kota Ambon sebagai kota yang aman dan toleran ikut tercoreng. Hal ini, menurutnya, menjadi kerugian kolektif yang seharusnya dihindari bersama.
Dalam konteks menjelang Tahun Baru, DPN LKPH mendorong peran aktif tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi lintas komunitas serta melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang berpotensi terlibat konflik. Upaya ini dinilai lebih efektif daripada pendekatan represif semata.
“Kita ingin Tahun Baru dirayakan dalam suasana damai, bukan dengan ketegangan dan rasa takut. Momentum pergantian tahun seharusnya menjadi refleksi bersama untuk memperbaiki hubungan sosial, bukan membuka luka baru,” kata Ismail.
DPN LKPH berharap, dengan adanya kesadaran kolektif, penguatan nilai-nilai lokal, serta sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan, Kota Ambon dapat melewati momen akhir tahun dengan aman dan kondusif, sekaligus menegaskan kembali identitasnya sebagai kota yang menjunjung tinggi perdamaian, hukum, dan persaudaraan.
Selain itu, Ia juga mengecam keras segala bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap Warga Kailolo pada hari Jum’at kemarin, Ismail mendesak agar pihak kepolisian secepatnya menangkap para pelaku penyerangan dan mengungkap aktor dibalik penyerangan tersebut.
Ismail juga mengapresiasi Kerja Keras Bapak. Wali Kota Ambon, serta peran aktif aparat keamanan serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang terus berupaya menjaga stabilitas di Kota Ambon. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah tersebut dengan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. “tutupnya.
