FAKTAPLUS.ID, Tidak ada daerah yang runtuh dalam semalam. Sebuah daerah perlahan mengalami kemunduran ketika pemimpinnya lebih sibuk membangun narasi daripada menghadirkan keberanian dan hasil yang dirasakan rakyat.
Maluku hari ini sedang menghadapi situasi yang, dalam pandangan saya, patut menjadi alarm. Di tengah kekayaan laut, perikanan, migas, rempah-rempah, dan posisi strategis sebagai provinsi kepulauan, masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan, mahalnya biaya logistik, minimnya lapangan kerja, rendahnya investasi yang berdampak langsung bagi rakyat, serta ketimpangan pembangunan yang belum kunjung teratasi.
Ironisnya, yang lebih sering terdengar dari Pemerintah Provinsi Maluku justru cerita-cerita besar tentang pertumbuhan ekonomi, kedekatan dengan pemerintah pusat, hingga optimisme pembangunan. Dalam bahasa sehari-hari masyarakat Maluku, kondisi seperti ini sering disebut “kewel”—banyak bercerita, tetapi rakyat belum melihat hasil yang benar-benar mengubah kehidupan mereka.
Karena itu, kritik publik yang menjuluki gubernur sebagai “tukang kewel” perlu dipahami sebagai bentuk kekecewaan politik, bukan sekadar sindiran. Dalam demokrasi, pemimpin memang akan dinilai dari apa yang dirasakan rakyat, bukan hanya dari apa yang disampaikan dalam pidato.
Namun, persoalan yang lebih serius bukanlah soal retorika. Persoalan terbesar adalah keberanian.
Ketika masyarakat Maluku merasa dihina dan diperlakukan secara rasis melalui penyebutan yang merendahkan martabat, publik berharap gubernur berdiri paling depan membela harga diri rakyatnya. Jabatan gubernur bukan hanya jabatan administratif, tetapi simbol kehormatan daerah. Seorang gubernur semestinya menjadi tameng pertama ketika martabat masyarakat dipertaruhkan.
Bagi banyak warga, respons yang tegas pada saat-saat seperti itulah yang dinanti. Sebab harga diri tidak bisa diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan keberanian pemimpin dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyatnya.
Sudah lebih dari dua tahun kepemimpinan berjalan. Waktu tersebut cukup bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi. Pertanyaannya sederhana: program apa yang benar-benar diingat rakyat karena dampaknya? Kebijakan apa yang membuat nelayan lebih sejahtera, petani lebih mudah menjual hasil panennya, anak muda lebih mudah memperoleh pekerjaan, atau masyarakat kepulauan merasakan penurunan biaya hidup?
Jika jawaban atas pertanyaan itu masih belum dirasakan oleh banyak warga, maka kritik publik adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
Kedekatan dengan pemerintah pusat semestinya bukan menjadi bahan pidato, melainkan alat perjuangan. Kedekatan itu seharusnya mampu menghadirkan keadilan fiskal bagi Maluku, mempercepat pembangunan infrastruktur kepulauan, memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan, memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam lebih besar bagi masyarakat, dan membawa investasi yang menciptakan lapangan kerja.
Rakyat tidak membutuhkan cerita tentang akses politik. Mereka membutuhkan hasil dari akses politik tersebut.
Maluku terlalu besar untuk dipimpin hanya dengan optimisme. Daerah ini membutuhkan keberanian politik. Keberanian untuk bersuara ketika rakyat diperlakukan tidak adil. Keberanian memperjuangkan hak Maluku di hadapan pemerintah pusat. Keberanian mengubah janji menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi kesejahteraan.
Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak konferensi pers yang dilakukan seorang gubernur. Sejarah akan mengingat apakah ia hadir ketika rakyat membutuhkan pembelaan, apakah ia berani memperjuangkan hak daerahnya, dan apakah kepemimpinannya benar-benar meninggalkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Maluku tidak sedang kekurangan potensi. Maluku juga tidak kekurangan orang-orang cerdas. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan yang mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan, mengubah kedekatan politik menjadi keberpihakan nyata, dan mengubah jabatan menjadi alat perjuangan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai seorang pemimpin dari seberapa besar narasi yang dibangun. Mereka akan menilai dari satu hal yang paling sederhana: apakah hidup mereka menjadi lebih baik, dan apakah pemimpinnya berdiri di garis depan ketika kehormatan rakyat dipertaruhkan.