Jakarta,Faktaplus.Id – Gelombang dukungan terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus tengah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dukungan tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk kampanye digital, tetapi juga diwujudkan melalui aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
Tagar yang berkaitan dengan nama Andrie Yunus sempat menjadi trending, dengan ribuan warganet menyuarakan solidaritas serta menyerukan perlindungan terhadap aktivis HAM di Indonesia. Sejumlah aksi demonstrasi juga terlihat membawa isu yang sama, bahkan sebagian di antaranya mengarah pada kritik keras terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Namun, dinamika ini memunculkan kontroversi. Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy, menilai bahwa gelombang aksi tersebut tidak sepenuhnya murni gerakan masyarakat sipil.
Menurut Ismail, terdapat indikasi keterlibatan elite politik yang diduga menunggangi isu tersebut untuk kepentingan tertentu. Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan pendanaan yang mengalir guna menggerakkan massa dalam aksi-aksi demonstrasi tersebut.
“Fenomena ini perlu dicermati secara objektif. Ada pola yang menunjukkan bahwa gerakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Ismail dalam keterangannya. Selasa, (7/4/26).
Ia juga menyoroti narasi yang berkembang dalam aksi maupun media sosial, yang dinilai cenderung menyudutkan institusi negara secara berlebihan. Menurutnya, kritik memang merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional dan tidak mengarah pada delegitimasi lembaga negara.
Di sisi lain, sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat sipil membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa aksi solidaritas yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap isu HAM.
Di tengah tarik-menarik narasi ini, publik dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah gelombang dukungan terhadap Andrie Yunus murni suara rakyat, ataukah bagian dari strategi politik yang lebih besar?
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi yang mampu meredakan polemik. Yang jelas, tensi terus meningkat baik di jalanan maupun di dunia maya menjadikan isu ini bukan sekadar soal satu aktivis, melainkan cerminan pertarungan wacana yang lebih luas tentang demokrasi, kekuasaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.dan tidak terkait dengan kepentingan politik praktis.
