Faktaplus.Id – Sebuah tragedi memilukan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang siswa sekolah dasar dilaporkan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan akibat tidak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pulpen dan buku tulis dengan total harga kurang dari Rp10 ribu. Peristiwa ini memantik gelombang kemarahan publik sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap komitmen negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan yang layak.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Kebutuhan alat tulis yang seharusnya sederhana menjadi beban berat. Di tengah tuntutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, keterbatasan tersebut diduga memicu tekanan psikologis yang tidak tertangani. Lingkungan sekitar disebut tidak menyadari kondisi batin korban hingga tragedi tak terelakkan terjadi.
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) Ismail Marasabessy, menilai bahwa peristiwa ini sebagai tamparan keras bagi negara. Menurutnya, kematian seorang anak hanya karena kebutuhan pendidikan yang sangat mendasar menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam perlindungan sosial dan kebijakan pendidikan nasional. Sabtu (21/26)
“Ini bukan sekadar tragedi keluarga miskin. Ini adalah cermin kegagalan negara menjamin hak dasar anak. Jika pulpen dan buku seharga kurang dari Rp10 ribu saja tidak bisa dijamin ketersediaannya bagi siswa miskin, maka kita harus bertanya ke mana arah prioritas kebijakan publik selama ini?” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah. Meski konstitusi mengamanatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya jurang ketimpangan yang tajam, terutama di daerah-daerah terpencil seperti NTT.
“Tragedi ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah”
Sorotan juga diarahkan pada prioritas program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dinilai penting dalam upaya mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan keseimbangan prioritas tersebut ketika kebutuhan pendidikan paling mendasar masih belum terpenuhi secara merata.
“Memberi makan bergizi itu penting, tetapi pendidikan yang layak juga tidak bisa dikesampingkan. Jangan sampai negara terlihat lebih fokus pada program populis jangka pendek, sementara persoalan mendasar seperti ketersediaan perlengkapan sekolah dan jaminan akses pendidikan berkualitas terabaikan,” lanjut Direktur Eksekutif DPN LKPHI Isamail Marasabessy.
Pegiat, pemerhati serta para praktisi hukum menilai, tragedi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran pendidikan yang selama ini diklaim mencapai 20 persen dari APBN. Besarnya angka tersebut belum tentu berbanding lurus dengan dampak nyata di tingkat akar rumput. Banyak keluarga miskin masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar sekolah anak-anak mereka.
Selain persoalan ekonomi, tragedi ini juga membuka persoalan serius terkait dukungan psikososial di lingkungan sekolah. Minimnya sistem deteksi dini terhadap siswa yang mengalami tekanan mental akibat kemiskinan atau perundungan dinilai memperparah situasi. Sekolah dan pemerintah daerah didesak membangun mekanisme pendampingan yang lebih responsif dan manusiawi. “Uangkapnya.
Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa hak atas pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, kurikulum, atau angka partisipasi sekolah. Hak tersebut juga mencakup jaminan bahwa tidak ada anak yang terhalang belajar hanya karena tidak mampu membeli pulpen dan buku tulis.
Di tengah gencarnya berbagai program nasional, tragedi di NTT ini menegaskan satu hal, pembangunan tidak boleh kehilangan empati. Negara dituntut hadir secara nyata, bukan hanya melalui program besar dan janji politik, tetapi lewat keberpihakan konkret pada anak-anak paling rentan. Sebab ketika seorang anak kehilangan harapan hanya karena Rp10 ribu, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan masa depan generasi bangsa.
