FAKTAPLUS|Jakarta, 4 Februari 2026 — Pemerintah Kota Lhokseumawe mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir serta penataan kawasan kumuh melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2026.
Audiensi tersebut dilakukan di tengah masih lambannya pemenuhan hunian layak bagi korban bencana banjir dan persoalan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara menyeluruh di Lhokseumawe. Pemerintah kota menilai diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar mengatakan, penataan kawasan kumuh dan penyediaan hunian tetap tidak bisa ditangani secara parsial. Menurut dia, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah menjadi kunci agar program perumahan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Kami mendorong agar program penataan kawasan kumuh, BSPS, dan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dapat dipercepat dan memiliki kepastian pelaksanaan,” kata Sayuti.
Selain pembangunan huntap, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga mengusulkan penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai instrumen peningkatan kualitas rumah warga berpenghasilan rendah. Program ini dinilai lebih adaptif untuk menekan perluasan kawasan kumuh.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran mengatakan, kementerian akan melihat usulan Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan kesiapan dokumen perencanaan, ketersediaan lahan, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional perumahan dan kawasan permukiman.
“Kolaborasi pusat dan daerah penting agar penataan kawasan permukiman tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkelanjutan,” ujar Imran.
Imran, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, menilai Lhokseumawe memiliki tantangan ganda, yakni penanganan pascabencana dan penataan kawasan permukiman eksisting. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memastikan data kawasan kumuh dan warga terdampak bencana tersaji secara akurat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) Habibillah sebagai bagian dari upaya mendorong sinergi lintas sektor dalam pembangunan perumahan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap audiensi ini menjadi titik awal percepatan kebijakan penataan kawasan kumuh dan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir, sekaligus memperjelas komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemenuhan hak warga atas hunian yang layak.
