Jakarta, Faktaplus.Id – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menyikapi beredarnya berbagai narasi di media sosial mengenai dugaan akan terjadinya kerusuhan, penjarahan, maupun ancaman gangguan keamanan pada bulan Agustus yang belakangan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Isu tersebut semakin menjadi perhatian publik setelah sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Bekasi diketahui memasang pagar besi dengan ketinggian sekitar 2,5 hingga 3 meter. Beberapa pusat perbelanjaan yang menjadi sorotan antara lain Mal Kota Kasablanka, Plaza Blok M, dan Pakuwon Mall Bekasi.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, menilai pemasangan pagar besi di sejumlah pusat perbelanjaan memang menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Namun demikian, menurutnya, langkah tersebut juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pengelola mal dalam meningkatkan sistem pengamanan dan memberikan rasa aman bagi para pengunjung.
“Kami melihat pemasangan pagar besi ini memang terkesan tidak lazim sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Namun bisa saja langkah tersebut merupakan kebijakan internal pengelola dalam rangka memperkuat aspek keamanan bagi pengunjung,” ujar Ismail. Minggu, (2/8/26).
Meski demikian, Ismail mengatakan bahwa munculnya berbagai spekulasi di masyarakat menunjukkan pentingnya adanya komunikasi yang jelas dari seluruh pihak agar tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan atau menimbulkan kepanikan.
Menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi perhatian publik akibat beredarnya berbagai isu tersebut, DPN LKPHI meminta Kapolda beserta seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk meningkatkan pengamanan serta mengintensifkan patroli di titik-titik yang dianggap rawan.
“DPN LKPHI berharap Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran dapat meningkatkan patroli dan langkah-langkah preventif guna memastikan situasi kamtibmas tetap aman, kondusif, dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat,” kata Ismail.
Di sisi lain, Ismail juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh atau menyebarluaskan informasi yang belum dapat dipastikan kebenaran dan sumbernya.
“Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial. Jangan mudah terhasut oleh isu-isu mengenai kerusuhan atau penjarahan yang belum jelas kebenaran maupun asal-usulnya. Pastikan informasi diperoleh dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Ismail, berbagai isu yang beredar saat ini mengingatkan sebagian masyarakat pada peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi pada Agustus 2025. Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap informasi mengenai potensi gangguan keamanan harus disikapi secara hati-hati dan tidak dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa peristiwa serupa akan kembali terjadi tanpa adanya informasi resmi dari pihak berwenang
DPN LKPHI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan suasana yang kondusif. Dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, diharapkan situasi kamtibmas tetap aman sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.
