FAKTA PLUS, Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI Sulsel) meminta seluruh pihak menghormati proses yang sedang berlangsung terkait berbagai polemik yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Gowa.
Organisasi tersebut menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang bagi mekanisme konstitusional dan hukum untuk bekerja secara objektif.
Ketua PB IKAMI Sulsel, Arli Tresna, mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Gowa melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif. Menurutnya, proses tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berlandaskan fakta.
“Kami menghargai proses yang berjalan di DPRD Kabupaten Gowa sebagai bagian dari hak konstitusional lembaga legislatif. Namun seluruh pihak harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menjadikan opini publik sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan,” ujar Arli.
PB IKAMI Sulsel juga mencermati pernyataan Bupati Gowa yang meminta agar pembahasan Pansus tidak memasuki ranah kehidupan pribadi dan menegaskan kesiapannya memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang.
Menurut Arli, momentum ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan spekulasi dan kegaduhan berkepanjangan.
“Kami meminta Ibu Bupati untuk mengambil langkah yang lebih aktif dan terbuka dalam memberikan klarifikasi kepada publik. Sebagai kepala daerah, penting untuk menunjukkan komitmen bekerja sama dalam setiap proses yang berjalan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan utuh,” katanya.
Ia menilai keterbukaan informasi akan membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari berkembangnya berbagai asumsi yang belum tentu sesuai dengan fakta.
Lebih lanjut, PB IKAMI Sulsel mengajak masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak terburu-buru menghakimi pihak mana pun sebelum seluruh proses selesai.
“Kami berharap masyarakat tetap bijak dan tidak terjebak pada penghakiman prematur. Harkat dan martabat setiap orang, termasuk kepala daerah, harus tetap dihormati sampai ada kesimpulan yang sah berdasarkan mekanisme yang berlaku,” ujar Arli.
PB IKAMI Sulsel menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah seharusnya tetap terfokus pada agenda pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga Kabupaten Gowa.
“Jangan sampai energi habis untuk polemik yang berkepanjangan. Persoalan ini perlu segera memperoleh kepastian melalui mekanisme yang objektif dan berkeadilan agar pemerintah daerah dapat kembali fokus menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal,” tutup Arli.
