Jakarta, Faktaplus.Id – Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia pada 12 Juni 2026 menuai berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, yang menilai aksi tersebut diduga telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang tidak menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif.
Menurut Ismail, sejumlah tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi tersebut terkesan mengarah pada upaya menghentikan berbagai program strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Ia menilai tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang selama ini menjadi penerima manfaat program-program tersebut. Menurutnya, masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan kawasan pesisir, justru menantikan percepatan realisasi program pemerintah yang diyakini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian rakyat.
“Seluruh tuntutan yang disampaikan terkesan keliru karena tidak mempertimbangkan kepentingan para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis maupun harapan masyarakat pedesaan dan pesisir yang menunggu program nasional tersebut segera direalisasikan. Program-program ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan serta membantu mereka memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Ismail. Minggu, (14/6/26).
Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, kritik tersebut seharusnya dibangun secara konstruktif dengan menghadirkan solusi yang dapat membantu pemerintah melakukan perbaikan.
Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa dan masyarakat seharusnya memberikan masukan yang disertai saran dan solusi, bukan justru mendorong penghentian program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat luas.
“Hemat saya, apabila terdapat kekurangan atau persoalan dalam tata kelola MBG, maka mahasiswa dan masyarakat perlu menyampaikan kritik yang disertai solusi. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk menyusun strategi yang lebih baik dalam memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program tersebut,” kata Ismail.
Ia juga mengingatkan bahwa peran mahasiswa sebagai agen perubahan tidak hanya sebatas menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Ismail berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan dialog dan pendekatan yang konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tujuan utama pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal.
