Oleh: Fadel Rumakat
OPINI—FAKTAPLUS.ID, Pemerintah terus mempromosikan proyek pangan skala besar di Merauke sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Narasi yang dibangun terdengar menjanjikan: membuka jutaan hektare lahan baru, meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Namun, di balik ambisi besar tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan yang patut diajukan. Benarkah proyek raksasa di Papua Selatan ini semata-mata ditujukan untuk pertanian? Ataukah terdapat agenda strategis lain yang berjalan beriringan di baliknya?
Merauke bukan wilayah biasa. Dalam perspektif geopolitik dan pertahanan, kawasan ini termasuk salah satu zona paling strategis yang dimiliki Indonesia. Jika Selat Hormuz dikenal sebagai titik krusial lalu lintas energi dunia karena menentukan stabilitas ekonomi dan keamanan global, maka Merauke dan Laut Arafura merupakan salah satu gerbang strategis Indonesia menuju kawasan Pasifik Selatan dan Australia. Wilayah ini berada pada persimpangan kepentingan geopolitik Indonesia, Australia, dan Papua Nugini, sekaligus menjadi jalur penting pengawasan maritim, mobilitas logistik, serta proyeksi kekuatan negara di kawasan timur Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa perairan Arafura pernah menjadi arena operasi militer dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melalui Pertempuran Laut Aru tahun 1962 yang menewaskan Komodor Yos Sudarso. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Papua Selatan sejak lama bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang strategis yang memiliki arti penting dalam kalkulasi pertahanan nasional. Dari sudut pandang negara, penguasaan dan kehadiran yang kuat di Merauke bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepentingan keamanan, pengawasan kawasan perbatasan, serta keseimbangan geopolitik Indonesia di Pasifik Selatan.
Karena itu, sulit membayangkan negara melihat Merauke hanya sebagai hamparan lahan pertanian tanpa mempertimbangkan nilai geostrategis yang melekat pada kawasan tersebut. Sejak lama, Papua ditempatkan dalam kerangka keamanan nasional yang berbeda dibanding banyak wilayah lain di Indonesia. Negara selalu memandang kawasan ini memiliki dimensi geostrategis yang sangat penting, baik karena letaknya, sumber daya alamnya, maupun dinamika politik yang berlangsung selama puluhan tahun.
Persoalannya bukan pada hak negara untuk menjaga kedaulatannya. Setiap negara berdaulat berhak memperkuat sistem pertahanannya, terlebih di wilayah yang dianggap strategis. Persoalannya adalah ketika agenda strategis tersebut dibungkus dengan narasi lain sehingga tujuan sebenarnya menjadi kabur di hadapan publik.
Di sinilah proyek swasembada pangan Merauke mulai menimbulkan tanda tanya. Salah satu fakta yang paling mencolok adalah keterlibatan institusi pertahanan yang sangat dominan. Dalam berbagai kesempatan, pejabat yang aktif meninjau dan mengawal proyek justru berasal dari lingkungan pertahanan dan militer. Kementerian Pertahanan terlibat langsung dalam pengembangan kawasan pangan, sementara Panglima TNI, Kasum TNI, Pangdam, hingga berbagai unsur komando teritorial secara rutin melakukan peninjauan ke lapangan.
Jika proyek ini murni pertanian, mengapa institusi pertahanan tampak jauh lebih menonjol dibanding lembaga riset pertanian, perguruan tinggi, maupun organisasi petani? Keterlibatan TNI dalam mendukung ketahanan pangan memang bukan hal baru. Namun skala dan intensitas keterlibatan yang terlihat di Merauke menimbulkan kesan bahwa proyek ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan produksi pangan.
Pertanyaan berikutnya muncul dari pengerahan alat berat dalam jumlah yang sangat besar. Ratusan ekskavator didatangkan untuk membuka kawasan proyek yang luasnya mencapai jutaan hektare. Tentu pembukaan lahan membutuhkan alat berat. Namun logika publik sulit menerima bahwa hamparan dataran luas seperti Merauke membutuhkan pengerahan alat berat dalam jumlah sedemikian besar apabila tujuannya hanya mencetak sawah.
Merauke bukan kawasan pegunungan terjal yang memerlukan pengerukan besar-besaran. Sebaliknya, sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang relatif landai. Karena itu, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: apakah yang sedang dibangun hanya lahan pertanian, atau sebuah kawasan strategis baru yang membutuhkan infrastruktur berskala besar untuk kepentingan yang lebih luas?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena pembangunan di Merauke tidak hanya berbicara tentang sawah. Di dalamnya terdapat pembangunan jalan, jaringan logistik, kawasan industri, fasilitas distribusi, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Dalam perspektif geopolitik modern, infrastruktur semacam itu sering kali memiliki fungsi ganda. Pada masa damai digunakan untuk kepentingan ekonomi, namun pada saat yang sama dapat menjadi penunjang mobilitas dan logistik pertahanan negara.
Sejarah dunia menunjukkan bahwa hampir semua kekuatan besar membangun kapasitas strategisnya melalui infrastruktur sipil terlebih dahulu. Jalan raya, pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, hingga sentra produksi pangan tidak jarang menjadi fondasi awal bagi penguatan kehadiran negara di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dan kepentingan pertahanan bukanlah dua hal yang selalu terpisah.
Merauke merupakan contoh paling menarik dari persinggungan tersebut. Di satu sisi, pemerintah berbicara mengenai ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, wilayah yang dipilih justru berada di salah satu titik paling strategis dalam peta geopolitik Indonesia. Ketika proyek pangan terbesar dalam sejarah Indonesia ditempatkan di kawasan yang memiliki nilai pertahanan sangat tinggi, maka sulit menghindari spekulasi bahwa terdapat kepentingan lain yang turut menyertainya.
Kecurigaan publik semakin menguat ketika berbagai organisasi masyarakat sipil mulai menyoroti meningkatnya kehadiran aparat keamanan di sekitar kawasan proyek. Kritik mengenai potensi militerisasi pembangunan pangan pun bermunculan. Terlepas dari benar atau tidaknya kritik tersebut, kemunculan isu ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan transparansi yang belum mampu dijawab secara memadai oleh pemerintah.
Tulisan ini tentu tidak dimaksudkan untuk menuduh negara sedang membangun pangkalan militer secara diam-diam di Merauke. Tidak ada bukti resmi yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hal tersebut. Namun dalam politik dan geopolitik, sering kali yang menjadi perhatian bukan hanya apa yang dinyatakan secara resmi, melainkan bagaimana fakta-fakta di lapangan membentuk persepsi publik.
Ketika Kementerian Pertahanan menjadi aktor utama, ketika TNI terlibat secara intensif, ketika ratusan ekskavator didatangkan ke kawasan strategis yang berbatasan dekat dengan Australia, dan ketika pembangunan berlangsung dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, maka wajar apabila publik mempertanyakan tujuan jangka panjang yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah Merauke akan menjadi lumbung pangan nasional. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah proyek ini sepenuhnya tentang pangan, ataukah sedang membangun fondasi baru bagi strategi pertahanan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.
Jika memang tujuan negara hanya swasembada pangan, maka transparansi adalah jawabannya. Namun jika terdapat agenda strategis lain yang berjalan beriringan dengan proyek tersebut, publik juga berhak mengetahuinya. Sebab dalam negara demokrasi, pembangunan yang menyangkut masa depan suatu wilayah tidak boleh berdiri di atas spekulasi, melainkan harus ditopang oleh keterbukaan dan kejujuran kepada rakyat.
Penulis adalah Direktur Eksternal Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LAPMI PB HMI). Aktif menulis dan mengkaji isu-isu strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan geopolitik, hubungan sipil-militer, kebijakan pembangunan, demokrasi, serta dinamika sosial-politik di kawasan Indonesia Timur dan Papua.
