Jakarta, Faktaplus.Id – Tekanan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet kian menguat. Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) secara terbuka merekomendasikan evaluasi keras terhadap sejumlah menteri yang dinilai gagal menjalankan mandat pemerintahan secara efektif.
Dalam keterangan resminya, Direktur Eksekurif DPN LKPHI Ismail Marasabessy, menilai bahwa sejumlah pejabat negara tidak hanya menunjukkan kinerja yang lemah, tetapi juga melakukan berbagai kesalahan kebijakan yang berdampak luas, baik secara administratif maupun politis. Kondisi ini dinilai telah mencederai upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat citra kepemimpinan nasional.
Beberapa nama yang menjadi sorotan tajam antara lain Nusron Wahid, Natalius Pigai, Muhaimin Iskandar, Widiyanti Putri Wardhana, serta Dadan Hindayana.
Sorotan Kinerja Dan Dugaan Kesalahan
DPN LKPHI memaparkan bahwa di sektor agraria, kebijakan yang dijalankan oleh Nusron Wahid dinilai tidak mampu menyelesaikan konflik pertanahan yang terus berulang. Program sertifikasi dan penataan lahan disebut berjalan lambat, bahkan memunculkan ketidakpastian hukum di sejumlah daerah. Hal ini dinilai berpotensi menghambat investasi dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Di bidang hak asasi manusia, kinerja Natalius Pigai juga mendapat kritik keras. DPN LKPHI menilai pendekatan yang digunakan belum mampu merespons berbagai persoalan HAM secara konkret. Sejumlah pernyataan yang dianggap kontroversial dinilai memperkeruh suasana dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan yang dibutuhkan dalam posisi strategis tersebut.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat dianggap gagal mengorkestrasi program lintas kementerian. Koordinasi yang lemah dinilai menyebabkan banyak program pemberdayaan berjalan tidak sinkron, tumpang tindih, dan tidak tepat sasaran, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Widiyanti Putri Wardhana juga tak luput dari kritik. DPN LKPHI menilai strategi yang dijalankan kurang inovatif dan gagal mengangkat potensi daerah secara optimal. Sejumlah program promosi dinilai tidak efektif, sementara pemulihan sektor pariwisata berjalan lebih lambat dibandingkan ekspektasi publik.
Sorotan paling tajam juga diarahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Ia dinilai belum mampu menerjemahkan program strategis pemerintah terkait peningkatan gizi masyarakat. Pelaksanaan program di lapangan disebut masih jauh dari target, dengan perencanaan yang dinilai kurang matang serta koordinasi yang lemah antar lembaga. Hal ini dianggap serius mengingat isu gizi merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan.
Disisi lain anggaran belanja yang seharusnya di peruntukan untuk pembelian menu bergizi malah disalah gunakan untuk pembelian sepeda listrik, hal tersebut memicu berbagai spekulasi negatif terhadap presiden Prabowo dan bahkan ada dugaan penyalahgunaan Anggaran yang berujung pada dugaan Korupsi.
Dampak Terhadap Citra Presiden
DPN LKPHI menegaskan bahwa berbagai kelemahan tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja sektor masing-masing, tetapi juga secara langsung memengaruhi citra Presiden Prabowo Subianto di mata publik. Kesalahan komunikasi, kebijakan yang tidak tepat, hingga minimnya capaian konkret dinilai telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
“Ketidakmampuan sebagian menteri dalam menerjemahkan visi besar presiden menjadi program yang efektif justru berbalik merugikan kepala negara itu sendiri,” Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy. Sabtu, (18/4/26).
Reshuffle Dinilai Mendesak
Menurut DPN LKPHI, reshuffle bukan sekadar opsi politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dinilai perlu mengambil langkah tegas dengan mengganti figur-figur yang tidak mampu bekerja optimal dengan sosok yang lebih kompeten dan responsif.
Ismail juga menilai bahwa momentum reshuffle dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki ritme kerja kabinet sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada publik bahwa pemerintah serius dalam melakukan pembenahan internal.
Hingga saat ini, pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan reshuffle dalam waktu dekat. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa tekanan terhadap evaluasi kabinet akan terus meningkat.
Jika tidak segera direspons, kondisi ini dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada efektivitas pemerintahan, tetapi juga pada stabilitas politik serta kepercayaan publik dalam jangka panjang.
