Jakarta, Faktaplus.Id – Kebijakan pemerintah yang memberlakukan sistem sekolah online dengan dalih efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak (BBM) menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, di saat proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para siswa justru tetap diwajibkan hadir secara fisik ke sekolah untuk mengikuti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, secara tegas mengkritik kebijakan tersebut. Ia menilai adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penerapannya.
“Kebijakan ini tidak sinkron. Di satu sisi pemerintah ingin menghemat anggaran dan BBM melalui sekolah online, tetapi di sisi lain siswa tetap dipaksa hadir ke sekolah hanya untuk mengikuti program MBG. Ini membebani dan berpotensi melanggar hak-hak dasar peserta didik,” ujar Ismail Marasabessy dalam keterangannya. Sabtu, (28/26)
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan siswa dan orang tua, tetapi juga menunjukkan lemahnya perencanaan serta koordinasi antar kebijakan pemerintah.
Lebih lanjut, Ismail turut menyoroti efektivitas Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan sejauh mana program tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan gizi, khususnya dalam menekan angka stunting di Indonesia.
“Jika program ini tidak tepat sasaran dan tidak berdampak signifikan terhadap penurunan stunting, maka patut dipertanyakan urgensi dan efektivitasnya. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan justru menjadi pemborosan,” katanya.
Ismail juga menyinggung adanya dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima siswa di lapangan. Ia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Dalam pernyataannya, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG. Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut dihentikan sementara hingga terdapat kejelasan regulasi, khususnya terkait standar menu serta besaran biaya per porsi yang ditetapkan melalui keputusan resmi presiden.
“Perlu ada standar yang jelas dan terukur. Tanpa itu, program ini berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk potensi penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Ismail juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya siswa sebagai penerima manfaat utama.
